JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sekitar 35 ribu pegawai Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengancam akan melakukan aksi mogok nasional.
Mogok tersebut akan dilakukan selama 7 hari berturut-turut jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak turun tangan mengatasi kondisi PLN yang belakangan ini semakin memburuk, antara lain akibat kerugian yang mencapai Rp18.48 triliun dan tersangkut korupsi proyek PLTU Riau-1.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Inas Nasrullah Zubir menilai aneh dengan aksi mogok tersebut.
Sebab, kata Inas, KetuaUmum SP PLN, Jumadis Anda sudahdiberhentikan oleh PLN pada awal tahun 2018 karena sering tidak hadir bekerja.
Apalagi, di PLN sendiri mempunyai empatserikat pekerja, yakni SerikatPegawai PLN, SerikatLaskar PLN, SerikatPekerja PLN Lantai 9, dan SerikatPekerja PLN Lantai 3.
"Jadi kalau ada isu bahwa 35.000 karyawan PLN akan mogok bekerja, maka harus ditanyakan juga kepada ketua-ketua umum dari 3 serikat pekerja lainnya yang ada di lingkungan PLN," kata Inas kepada TeropongSenayan di Jakarta, Jumat (7/12/2018).
Ketua DPP Partai Hanura ini menegaskan, bila ada masalah fundamental ditubuh PLN, maka seharusnya diumumkan oleh Dirut PLAN dan bukan oleh karyawan yang dipecat.
"Karena akan sangat tendensius nanti," ujarnya.
Diketahui, Ketua Umum SP PLN, Jumadis Andamenegaskan, dalam mogok nasional nanti, pegawai PLN akan datang ke kantor atau pembangkit listrik.
Namun pegawai PLN tidak akan bekerja. Hal serupa juga akan dilakukan pegawai PLN yang bekerja di bagian pembangkit. Sehingga dalam aksi nanti bisa saja PLN tidak akan beroperasi atau terjadi pemadaman liatrik besar-besaran.
SP PLN berharap aksi demo tidak terjadi sehingga tidak akan merugikan rakyat.
"Tapi kami berharap tidak terjadi mogok kerja.Karena nanti yang dirugikan rakyat.Makanya kami berharap Presiden turun tangan.Sehingga PLN kondisinya bisa sehat kembali," paparnya.
Terkait kondisi PLN yang memburuk, sambung Jumadis, sebenarnya sudah diprediksi sejak lama. Apalagi di akhir 2017 yang lalu Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa kondisi keuangan PLN sangat mengkhawatirkan dan bisa menyebabkan gagal bayar serta dapat beresiko terhadap keuangan negara.Oteh sebab itu Menkeu mengingatkan dan memberi solusi agar permasalahan energi primer yang merupakan biaya terbesar di PLN menjadi perhatian.
"Kerugian yang ditanggung PLN tentu saja pada akhirnya akan dibebankan kepada rakyat. Hal ini tentu tidak kita inginkan karena dengan sendirinya rakyat akan semakin susah dan perekonomian negara akan semakin terpuruk," jelasnya. (Alf)
