Berita

Pembayaran BPJS Nunggak 8 Triliun, DPR: Ancaman Serius Bagi Rumah Sakit

Oleh Mandra Pradipta pada hari Minggu, 09 Des 2018 - 11:30:34 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

83ad9f83b0-3f43-42ed-ba95-e5f976e06405_169.jpeg.jpeg

Ilustrasi (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengaku prihatin dengan besarnya tunggakan pembayaran BPJS kepada pihak rumah sakit yang belum diselesaikan. 

Sampai akhir 2018 ini diperkirakan hutang BPJS mencapai 8,02 triliun. Hal ini mengancam keberlangsungan operasional rumah sakit dan yang lebih bahaya mengancam layanan kesehatan bagi warga masyarakat.

"Sudah banyak rumah sakit mengeluh ke DPR bahkan terbuka di ruang publik soal tunggakan dan keterlambatan pembayaran BPJS. Sedangkan rumah sakit tidak mungkin bisa berjalan tanpa biaya operasional," kata Jazuli di Jakarta, Minggu (9/12/2018).

"Akibat tunggakan ini banyak rumah sakit yang terancam tidak bisa melayani lagi pasien BPJS atau setidaknya membatasi pelayanan pasien BPJS. Pasien pun sudah banyak yang mengeluh karena banyak rumah sakit menolak dan kini mereka mengurangi jumlah pasien BPJS dan layanannya," tambahnya.

Hal ini, lanjut Anggota DPR Dapil Banten ini, bisa berdampak sistemik terhadap jaminan kesehatan masyarakat. 

Sebab, pasien yang tidak tertangani atau tidak terlayani sebagaimana mestinya bukan tidak mungkin akan menyebabkan angka kematian meningkat. 

"Ini lampu merah bagi kita. Jika negara gagal memberikan jaminan kesehatan bisa saja terperosok kepada negara gagal (failed state)," ujarnya.

"Jaminan kesehatan merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara kepada rakyatnya. Ini amanat konstitusi dan undang-undang. Jangan sampai negara ini menjadi negara gagal akibat abai atau gagal melayani rakyatnya yang membutuhkan pertolongan kesehatan," jelas Jazuli.

Oleh karena itu, Anggota Komisi I DPR ini berharap pemerintah segera mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait upaya penyelesaian masalah tunggakan pembayaran BPJS ini secara komprehensif dengan solusi yang bersifat jangka panjang dengan melihat faktor-faktor penyebab sesungguhnya.  

"Jangan sampai kebijakan pemerintah berhenti pada solusi jangka pendek dan parsial yakni sekadar menambal defisit dana BPJS tanpa menyelesaikan penyebab sistemik defisit tersebut. Jangan sampai masalah terus berulang dan akhirnya BPJS bangkrut/collaps dan seluruh rakyat terkena dampaknya," paparnya.

Untuk itu, tegas Jazuli, Fraksi PKS DPR RI akan benar-benar mengawal dan mengawasi upaya dan langkah serius Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan krusial ini. 

"Jika pemerintah tidak juga sigap menyelesaikan permasalahan ini secara komprehensif, Fraksi PKS DPR bisa jadi akan mengusulkan penggunaan Hak DPR dengan membentuk Pansus BPJS. Hal ini semata-mata untuk mengurai permasalahan dan solusinya secara komprehensif sehingga jaminan kesehatan terhadap seluruh warga negara tetap dapat ditunaikan secara bertanggung jawab oleh negara," ungkap Jazuli.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, program JKN diselenggarakan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial bersifat wajib yang berbasis iuran peserta. Tujuannya adalah tercapainya jaminan kesehatan bagi segenap bangsa Indonesia. (Alf)

tag: #bpjs-kesehatan  #pks  #dpr  #komisi-i  

Bagikan Berita ini :