Berita

4 Tahun Jokowi Memimpin, Penegakan HAM Alami Kemunduran

Oleh Sahlan Ake pada hari Senin, 10 Des 2018 - 23:15:18 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

93aa4778e1-696d-4446-abb9-25cdda01db5f_43.jpeg.jpeg

Jokowi (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyoroti kinerja empat tahun pemerintahan Jokowi dalam bidang HAM. Dia menilai penegakan HAM di masa pemerintahan Presiden Jokowi tidak mengalami banyak kemajuan berarti.

Pasalnya, selama empat tahun memimpin, ancaman terhadap kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul, serta kebebasan sipil, justru kian menjadi-jadi.

“Jika kita mengacu kepada data Amnesty International, Majalah The Economist, atau Freedom House, semuanya memperlihatkan bahwa indeks kebebasan HAM dan demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Salah satu faktornya, kata dia, adalah terancamnya kebebasan sipil. Hal ini menentukan kemerosotan HAM dan tingkat demokrasi Indonesia.

“Ini sebuah kemunduran yang agak memalukan. Sebab, sebagai pembanding, pada saat bersamaan negara seperti Timor Leste saja peringkatnya naik dari ‘partly free’ menjadi ‘free’," kata Fadli.

Meski secara umum tahun ini angka BPS menyebut skor Indeks Demokrasi Indonesia mengalami kenaikan, namun kata Fadli, variabel kebebasan berpendapat serta kebebasan berkumpul dan berserikat justru menurun. 

"Kalau kita periksa, variabel yang mengalami penurunan tersebut adalah kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, serta peran peradilan yang independen," katanya.

Politisi Gerindra ini menlanjutkan, bahwa selama pemerintahan Jokowi masyarakat mengeluhkan adanya persekusi terhadap ulama yang kritis, adanya upaya pembungkaman dan kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh oposan pemerintah. 

"Semua itu adalah bukti dari perampasan terhadap kebebasan berpendapat. Apa yang dirasakan masyarakat koheren dengan data-data tadi," tambahnya.

“Saya kira selama ini pemerintah memang terlalu mementingkan agenda pembangunan infrastruktur dengan mengesampingkan agenda penegakan HAM. Celakanya, pembangunan infrastruktur itu pun lebih banyak didominasi oleh pembangunan jalan tol, yang hanya melayani konsumen tertentu, sehingga gagal menghadirkan keadilan ekonomi. Jangan lupa, keadilan ekonomi adalah bagian dari HAM juga," ucap Fadli. (Alf)

tag: #fadli-zon  #dpr  #jokowi  #ham  

Bagikan Berita ini :