JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Aktivis Hak Azasi Manusia (HAM) memperkirakan polemik tentang HAM tak akan menjadi isu seksi atau menarik pada Pilpres 2019. Kedua paslon tidak akan berani mengumbar janji tentang penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM.
"HAM tidak akan menjadi dagangan keduanya. Tidak akan menjual isu HAM," kata Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar dalam diskusi di Jakarta, Senin (10/12/2018).
Haris memprediksi, kontestan Pilpres akan mengganti isu HAM dengan narasi lain.
"Kalau nanti digunakan isu HAM, narasinya berubah. Misalnya dengan kata keadilan, diskriminasi, lingkungan dan lain sebagainya, hilang narasi besar soal HAM," ucap Harris seperti dikutip dari cnnindonesia.
Hal serupa dikatakan Deputi Direktur Indonesia Legal Roundtable Erwin Natosmal Oemar.
"Sepertinya akan kapok. Mereka akan menghindar bicara HAM," ucap Erwin.
Erwin menilai Jokowi tidak akan mengumbar janji muluk seperti dulu. Alasannya, karena Jokowi sendiri terbukti tidak bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang dulu diumbar dalam Nawacita.
Apalagi, lanjutnya, Jokowi tidak bisa menemukan dokumen fakta-fakta pembunuhan aktivis HAM Munir yang hilang di era kepemimipinannya sendiri.
Erwan kemudian menyoroti Prabowo yang kerap berjanji akan menjadi pemimpin bagi semua golongan, suku, etnis, agama, dan kelompok apapun. Menurut Erwan, hal itu masih kurang.
Erwan mengatakan Prabowo sebaiknya menuangkan janji-janjinya dalam visi misi secara formal dan diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sejauh ini, kata Erwan, tidak ada frasa hak asasi manusia dalam visi misi Prabowo.
"jika ingin serius bicara hak asasi manusia, statement dong. Maksudnya jangan bicara parsial kepada publik tapi dalam dokumen visi dan misi. Prabowo seperti apa? Jelaskan dong," kata Erwin.
Erwin juga menantang kedua pasang calon untuk menjabarkan secara rinci apa saja yang akan dilakukan dalam menegakkan HAM jika terpilih menjadi presiden. Menurutnya, apa yang dituangkan dalam visi misi saat ini masih cenderung umum. Belum spesifik.
Visi misi masih bisa diubah hingga 9 Januari mendatang. Menurut Erwin, alangkah baiknya masing masing paslon mengejawantahkan apa saja yang akan dilakukan secara spesifik dalam visi dan misi. (plt)