JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Cawapres nomor urut 01, Ma'ruf Amin menanggapi keluhan pasangannya, Capres Jokowi soal tudingan kriminalisasi ulama.

Ma'ruf juga ikut menepis, tudingan tersebut.Menurutnya, tidak ada istilah kriminalisasi ulama dalam penegakan hukum.

"Sejak lama saya menegaskan tidak ada kriminalisasi ulama. Kalau sifatnya itu penegakan hukum, diduga misalnya melakukan pelanggaran hukum itu bukan hanya ulama, yang lain-lain juga," ujar Ma'ruf Amin, di kediamannya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/12/2018).

Ma'ruf mengatakan, proses hukum yang dilakukan terhadap seseorang yang melanggar adalah suatu hal yang wajar dan biasa. Sebab, hukum di Indonesia tidak tebang pilih, termasuk terhadap ulama.

"Kalau memang dia tersangkut pidana atau pasal delik yang dilanggar tentu ya. Itu namanya proses hukum. Biasa. Jadi menurut saya memang benar tidak ada kriminalisasi ulama," katanya.

"Misalnya yang diadukan itu ulama kemudian dikatakan sebagai kriminalisasi ulama. Padahal ada juga yang bukan ulama kalau dia dianggap melakukan ujaran kebencian. Artis misalnya, (apa itu) kriminalisasi artis? Atau buruh kek. Wartawan, kriminalisasi wartawan? Saya rasa tidak," sambung Ma'ruf.

Selain itu, kata Ma'ruf, proses penegakan hukum juga tidak dilakukan oleh Jokowi. Karena itu wilayah aparat penegak hukum yabg bertanggung jawab untuk melakukan proses hukum.

"Proses itu bukan kan oleh Pak Jokowi, oleh penegak hukum. Itu sudah dalam negara hukum seperti itu," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi berbicara tentang tudingan terhadap dirinya mengkriminalisasi ulama. Dia heran istilah itu terus dialamatkan kepadanya.

"Ini sering larinya ke sini, kriminalisasi ulama. Bagaimana mungkin. Pertama, wakil kita sekarang ini adalah ulama sudah paling atas, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Kok isu seperti ini masih berani keluar? Kriminalisasi ulama?" kata Jokowi kemarin. (Alf)