Jakarta

Fraksi PDI-P Minta Anies Tengahi Polemik Perebutan Kursi Wagub DKI

Oleh Bara Ilyasa pada hari Rabu, 12 Des 2018 - 20:44:07 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

7920180714_231554.jpg.jpg

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Gembong Warsono (kanan) dan mantan Wagub DKI Sandiaga Uno. (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kursi wagub DKI Jakarta masih belum jelas sejak ditinggalkan Sandiaga Uno maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019.

Dua parpol pengusung, PKS dan Gerindra hingga kini belum sepakat mengajukan dua figur kandidat wagub pengganti kepada Guelbernur DKI Anies Baswesan untuk diteruskan ke DPRD DKI Jakarta.

Kedua parpol masih ribut soal mekanisme dan teknis fit and proper test untuk menjaring dan menentukan dua kandidat wagub DKI, yang nantinya akan dipilih anggota dewan di Kebon Sirih.

PKS dan Gerindra yang sebelumnya berenacana akan bertemu pada 4 Desember untuk menyamakan persepsi fit and proper test. Namun, pertemuan itu ditunda. Belum jelas kapan pertemuan lanjutan akan digelar.

Menanggapi polemik ini, Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta Gubernur Jakarta, Anies Baswedan tidak diam.

Anies, kata Gembong, harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menengahi antara dua parpol pengusungnya PKS dan Gerindra.

Gembong mengingatkan, bahwa warga Jakarta sudah sangat mengharapkan adanya sosok Wagub Jakarta pengganti Sandi.

“Ini soal Wagub DKI kalau dilama-lamakan, PKS dan Gerindra sudah mengorbankan perasaan warga Jakarta,” ungkap Gembong Warsono disela-sela diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (12/12/2018).

Apalagi, dikatakan Gembong, saat ini beban yang diemban oleh Anies sangatlah berat, diantaranya Anies harus mengelola anggaran APBD 2019 yang mencapai Rp 89 triliun.

Gembong menyebut, pembangunan di Jakarta akan terhambat jika Anies tanpa pendamping. Hal itu juga akan sangat merugikan masyarakat.

"Kalau (Gerindra dan PKS) terlalu lama berseteru, rakyat jadi korban. Makin lama Pak Anies dalam kesendirian, program pembangunan Jakarta terhambat. Ini yang perlu kita ingatkan," ujar Gembong.

Gembong menyampaikan, pada 2019, Anies harus mengerjakan berbagai program dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Rp 89 triliun.

Anies, lanjut dia, akan kewalahan jika bekerja tanpa wagub.

"Bayangkan, 2019 Pak Anies dibebani anggaran Rp 89 triliun, kalau sendiri, waduh, kasihan juga," ucap Gembong. (Alf)

tag: #pdip  #dprd-dki  #anies-baswedan  #pemprov-dki  #partai-gerindra  #pks  

Bagikan Berita ini :

Kemendagri RI
advertisement