JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya memastikan stok dan kestabilan harga pangan aman jelang perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.
Salah satunya adalah dengan melakukan pengamanan jalur distribusi dari daerah yang menjadi pemasok kebutuhan pangan ke beberapa pasar induk di Ibu Kota DKI Jakarta.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, Adi Adiantara pasca berlangsungnya Rapat Koordinasi Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional Natal 2018 dan Tahun Baru 2019, di Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda), Balaikota Jakarta, Rabu (12/12/2018).
“Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana agar input stok ini tetap terjaga, khususnya suplai dari daerah untuk kebutuhan pangan tetap terjaga. Kita tahu di akhir tahun ini ada musim penghujan. Jalur-jalur distribusi utama mungkin aman, tapi jalur-jalur distribusi kecil lainnya harus kita jaga,” ungkap Adi.
Untuk beras, lanjutnya, sejauh ini Pemprov DKI Jakarta telah bekerja sama dengan Bulog Divre DKI Jakarta-Banten untuk mengamankan komoditi yang paling rawan dengan inflasi tersebut. Yaitu, jumlah akumulasi stok beras baik yang berada di Bulog maupun BUMD DKI Jakarta, PT Food Station Tjipinang Jaya, sejumlah 513 ribu ton, di saat kebutuhan beras bagi warga Jakarta sekitar 3 ribu ton per hari.
“Jadi selama 170 hari ke depan, stok beras di DKI itu aman. Dan melalui rakor ini, kita meminta Kementerian Perdagangan, agar bisa menjaga suplai dari daerah lain untuk jalur distribusi,” pinta Adi.
Selain beras, beberapa komoditi pangan lain yang sensitif terhadap perubahan cuaca adalah bawang merah dan bawang putih.
Menurut Adi, bawang sangat sensitif terhadap cuaca karena saat dalam kondisi lembab akan cepat busuk, sehingga berpengaruh terhadap harga.
Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta menjamin per 12 Desember 2018, harga rempah-rempah tersebut masih dalam kondisi stabil di pasar, dalam kisaran harga 32.000 rupiah per kilogram (Harga Eceran Tertinggi).
“Jadi, ada tiga jenis komoditi yang harus diperhatikan. Pertama, yang hanya bisa tahan 1 hari seperti sayur-sayuran. Kedua, yang tahan 3 hari seperti bawang. Dan ketiga, ada yang lebih dari seminggu, misalnya kentang. Nah, yang harus kita jaga adalah yang maksimal 3 hari ini yang paling rawan. Sayur jalur pasokannya dari Ciawi dan Bogor, itu masih aman. Tapi, yang 3 hari ini yang belum aman. Karena, walaupun bawang kelihatannya tidak berpengaruh terhadap inflasi, tapi ini akan mempengaruhi harga juga,” jelas Adi.
Sementara itu, Plt Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati menyampaikan dengan adanya pengamanan jalur distribusi logistik ini, maka stok dan kestabilan harga pangan di DKI Jakarta akan terjaga. Hal ini juga akan berdampak pada terjaganya inflasi di DKI Jakarta.
“Sebab, kontribusi inflasi Jakarta terhadap nasional itu sebesar 20,15 persen. Jadi, kami di sini mempunyai tanggung jawab yang besar. Tim Pengendali Inflasi Daerah kita sangat kompak, mulai dari provinsi hingga lima daerah administrasi di Jakarta,” papar Sri.
Oleh karena itu, untuk pengamanan jalur distribusi logistik ini, Pemprov DKI Jakarta akan terus berkoordinasi maksimal dengan melakukan kerja sama antar daerah, khususnya yang tergabung dalam Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur.
“Kontribusi inflasi Jabodetabekjur terhadap inflasi nasional sebesar 35 persen, sedangkan inflasi terhadap Pulau Jawa sebesar 64 persen. Jadi, kerja sama antar daerah bagi kami sangat penting. Kebetulan Pak Gubernur Anies juga sebagai Kepala BKSP Jabodetabekjur. Karena kita sudah berkomitmen jangan sampai DKI saja yang baik, tapi daerah lain juga baik. Pastinya semuanya harus kita bikin agar inflasinya terkendali,” tambah Sri.
Hadir dalam kesempatan ini, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah, Dirut BUMD dan beberapa SKPD terkait dengan pangan, Inspektorat Kementerian Perdagangan Sri Agustina, Perwakilan Bulog Divre Banten-DKI Dedi Sabetra. (Alf)
