JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Tragedi Kemanusiaan atas pembantaian 19 pekerja dan satu anggota TNI oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga, Papua, merupakan catatan kelam buat bangsa ini.

Anggota Komisi I DPR RI, Darizal Basir mengatakan, pemerintah harus bertindak tegas dalam menghadapi kelompok separatisme di Papua. Dia pun menegaskan, yang menjadi leading sector dalam menghadapi KKB ini bukan lagi Polri, tetapi TNI.

"Dalam Undang-undang Pertahanan dan TNI jelas disebutkan, dalam menghadapi kelompok separatisme bersenjata, TNI adalah institusi yang harus mengambil peran di depan," kata Darizal di Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Menurut Darizal, apa yang terjadi di Papua sudah bukan lagi masuk dalam kategori penegakan hukum dan keamanan serta ketertiban masyarakat (gakkum kamtibmas), tetapi masuk dalam kategori pertahanan dan kedaulatan negara.

"Apa yang terjadi di Papua bukan lagi tindakan pelanggaran atas penegakkan hukum dan keamanan ketertiban masyarakat, tetapi sudah masuk pemberontakan dan separatisme karena tujuannya adalah memisahkan diri," ujarnya.

"Tindakan mereka merupakan perongrongan terhadap kedaulatan negara dan dapat membahayakan kedaulatan serta integrasi bangsa," tambahnya.

Ketua DPP Demokrat inj juga mengkritisi pemerintah yang menyebut kelompok bersenjata di Papua dengan sebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Pasalnya, lanjut Darizal, kelompok ini sudah ada sejak dulu dan mempunyai tujuan jelas yakni menjadikan Papua merdeka.

"Mereka jelas bukan kriminal bersenjata. Mereka kelompok separatisme bersenjata dengan tujuan menjadikan Papua merdeka dari Indonesia. Sehingga ini bukan persoalan hukum lagi," jelasnya. (ahm)