JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Mahkamah Konstitusi (MK) menyetujui alasan para pemohon dalam uji materi Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait batas usia perkawinan anak yang dinilai menimbulkan diskriminasi.

Wakil Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily menyambut baik atas putusan MK tersebut. Menurutnya, aspek hukum harus mempertimbangkan tanpa ada diskriminasi.

Sebelumnya, ketentuan batas usia menikah telah diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentang oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat sipil.

"Saya kira itu sesuatu yang baik dan dari segi kematangan psikologis seseorang menikah dalam usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan, saya kira memang relatif lebih matang," kata Ace.

Selain itu, baik laki-laki dan perempuan saat ini juga dituntut untuk dapat menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu. Minimal pendidikan dasar dan menengah, 19 tahun saya kira sudah lulus sekolah menengah atas (SMA).

“Saya kira secara psikologis maupun sosiologis, tidak akan ada pernikahan dini dengan usia di bawah 19 tahun," tambahnya.

DPR sendiri, lanjut Ace, akan segera menindaklanjuti apa yang sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi yakni melakukan revisi UU Perkawinan tersebut. "Jadi menurut kami MK patut disambut dengan baik," katanya.

MK memberikan tenggat waktu kepada DPR selama tiga tahun guna merevisi ketentuan batas usia dalam UU perkawinan.

"Ya dikasih waktu tiga tahun. Jadi mungkin, itu harusnya segera untuk masuk dalam Prolegnas ya. Tapi ini harus dibicarakan dengan pimpinan dewan apakah UU Perkawinan masuk dalam Prolegnas tahun sekarang atau tahun depan nanti kita bahas lebih lanjut," pungkasnya. (ahm)