JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Jakarta Propertindo (Jakpro) diminta agar menghentikan pembangunan pusat kuliner di Karang Indah, Pluit, Jakarta Utara.
Pasalnya, lokasi tersebut merupakan ruang terbuka hijau (RTH) yang tidak boleh digunakan untuk proyek komersil apapun.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Veri Yonnevil menyebut, proyek pembangunan pusat kuliner yang digarap PT Jakpro tersebut jelas menyalahi aturan.
Sekretaris Fraksi Hanura DPRD DKI ini mengungkapkan, bahwa pembangunan itu juga belum pernah membahas Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang mengubah status lahan tersebut.
"Saya menduga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini juga ditekan agar mengizinkan pembangunan di atas RTH itu," kata Veri di Jakarta, Kamis (13/12/2018).
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Dia menyebut sidak yang dilakukan rombongan DPRD ke lokasipada Rabu (12/12/2018) kemarin, mandapati aduan warga dari tiga RW. Mereka mengeluhkan pembangunan pusat kuliner tersebut tanpa adanya proses musyawarah.
Gembong khawatir pembangunan pusat kuliner oleh perusahaan plat merah itu akan menimbulkan kesemrawutan di kawasan tersebut.
"Pasti akan menciptakan kekumuhan, kesemrawutan dan sebagainya. Itu yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Sementara teman-teman bisa lihat di sekitar sini sudah ada kuliner dan sebagainya," ucap Gembong.
Karenanya, Pemprov DKI Jakarta pun diminta Gembong untuk mempertimbangkan kembali terkait perubahan fungsi lahan dari RTH ke lahan komersial.
Meskipun fungsi lahan tersebut secara hukum belum diubah dari RTH, ternyata pembangunan tersebut telah memiliki IMB dari Pemprov DKI Jakarta.
"Pas kita tahu pun ternyata disana sudah ada IMB-nya, kita kaget juga. Lagi pula kami belum pernah mendapatkan sosialisasi sama sekali," kata warga RW 12 Pluit Anton Mustika.
Terpisah, Direktur PT. Jakarta Utilitas Propertindo Ario Pramadhi memastikan pembangunan pusat kuliner tersebut telah mendapatkan izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) DKI Jakarta.
Terkait dengan polemik yang timbul, Ario mengaku pihaknya bersedia untuk transparan dan menghentikan pembangunan untuk sementara waktu. (Alf)
