ISTANBUL (TEROPONGSENAYAN) --Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI,Rofi Munawar menilai, langkah Australia tersebut sebagai langkah keliru.
"Keputusan itu tidak tepat. Jelas itu merugikan masa depan Palestina dan mengganggu hubungan Australia dengan mitra-mitra strategisnya termasuk Indonesia," kata Rofi usai memimpin Sidang Kawasan Asia Pasifik di Konferensi Parliamentarians for Al-Quds yang dihelat di Istanbul, Turki, 14-15 Desember 2018.
Lebih jauh politisi PKS itu meminta Australia meninjau ulang pengakuan tersebut.
Pasalnya, ujar dia, mengakui Yerusalem Barat sebagai ibukota Israel merupakan langkah ceroboh dan buruk bagi masa depan perdamaian Palestina-Israel.
"Kendati Australia berjanji tidak akan memindahkan kedutaannya ke Yerusalem Barat sampai ada status penentuan akhir, tapi mereka lupa justru dengan pengakuan itu semakin sulit mencapai penentuan status akhir," tegas Rofi di sela-sela Konferensi Parliamentarians for Al-Quds yang dihadiri Presiden Turki Recep Tayyep Erdogan dan lebih dari 500 anggota parlemen.
Wakil Ketua BKSAP itu mengingatkan negara-negara lain tidak mengikuti langkah AS dan Australia tersebut.
"Mengikuti kebijakan AS di bawah Trump terbukti kerapkali memantik kegaduhan internasional. Dunia termasuk Australia seharusnya menyadari gaya kepemimpinan Trump yang seringkali ceroboh dan destruktif," tegas dia mengingatkan.
Anggota Komisi VII DPR RI itu menegaskan bahwa, dewasa ini masyarakat internasional melihat masalah konflik Palestina-Israel tidak lagi urusan kawasan Arab dan Islam.
"Di Konferensi Parliamentarians for Al-Quds, Delegasi DPR meminta insan parlemen sedunia melihat Palestina sebagai masalah kemanusiaan dan ketidakadilan. Kami para anggota parlemen di sini sepakat dengan cara pandang itu," jelasnya.
4 Pernyataan Kedubes Australia di RI soal Yerusalem
Dalam pernyataan Kedubes Australia di RI yang diterima wartawan, Minggu (16/12/2018), ada empat poin tentang kebijakan Australia mengenai Timur Tengah.
"Pada 15 Desember Pemerintah Australia mengumumkan kebijakan kami mengenai Yerusalem. Pengumuman tersebut memiliki empat elemen penting," bunyi keterangan Kedubes Australia di Jakarta.
Berikut ini empat poin mengenai kebijakan Australia di Timur Tengah:
Kebijakan Australia Mengenai Timur Tengah
Pada 15 Desember Pemerintah Australia mengumumkan kebijakan kami mengenai Yerusalem. Pengemuman tersebut memiliki empat elemen penting.
Pertama-tama, Australia tetap berkomitmen untuk solusi dua negara dan pembentukan Negara Palestina, yang tetap merupakan satu-satunya jalur untuk menyelesaikan sengketa Israel-Palestina.
Kedua, Australia tidak akan memindahkan Kedutaan Besar kami dari Tel Aviv. Kedutaan Besar Australia di Israel tidak akan dipindahkan ke Yerusalem Barat sampai status final Yerusalem telah diputuskan melalui negosiasi antara Palestina dan Israel.
Ketiga, Australia mengakui Yerusalem Barat sebagai tempat parlemen Israel dan banyak lembaga pemerintahan sebagai Ibu Kota Israel.
Keempat, sesuai dengan komitmen kami untuk solusi dua negara, Pemerintah Australia mengakui aspirasi rakyat Palestina untuk sebuah negara masa depan dengan ibu kota di Yerusalem Timur. (Alf)
