JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pelaksana tugas (Plt) Bupati Cianjur Herman Suherman meminta masyarakat Cianjur menyudahi polemik pasca OTT Bupati Cianjur Irvan Rivanto oleh KPK.

Diketahui, dua hari setelah sang Bupati di OTT KPK, warga Cianjur berbondong-bondong ke area alun-alun kabupaten tersebut. Mereka merayakan OTT tersebut.

Dia mengajak warga untuk bersama-sama fokus kembali kepada pembangunan Cianjur.

Sejumlah langkah akan disiapkan Herman antara lain melibatkan masyarakat dalam setiap kebijakan yang akan diambil Pemkab.

"Mari kita sudahi, apa yang terjadi kemarin sudah tinggalkan itu hanyalah masa lalu. Sekarang kita bersama-sama, saya ingin ada percepatan membangun Cianjur,hayang abret lah kitu(ingin lari sambil meloncat gitu). Dulu saya hanya pelaksana kebijakan oleh pimpinan karena sesuai dengan tupoksinya, nah sekarang mungkin saya ditugaskan oleh pak gubernur harus jadi Plt. Harus jadi pelaksana dan juga memberikan kebijakan," ujar Herman melalui sambungan telepon, Minggu (16/12/2018).

Menurut Herman, dalam menentukan kebijakan dirinya akan meraih semua unsur dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) berikut melibatkan masyarakat.

"Kalau misalkan saya atas nama Pemkab Cianjur punya keinginan, kalau misalkan (keinginan) itu tidak disetujui kalau masyarakat tidak terima ya tentu kita mengalah, yang saya utamakan adalah kesepakatan bersama," katanya.

"Hayu urang abret ngawangun Cianjur(ayo kita lari membangun Cianjur), jangan melihat kesana-kesini, itu masa lalu dengan berbagai kekurangan dan kelebihan. Bagusnya kita bawa kekurangannya, kita tinggalkan. Perlu diingat, saya tidak punya kepentingan, saya dari birokrat harus netral. Saya harus mendengar semua pihak dari atas sampai bawah, semuanya adalah warga saya," Herman menambahkan.

Diketahui, sejumlah aktivis lokal Cianjur sempat menyimpan keraguan dengan tongkat estafet kepemimpinan yang saat ini dijabat Herman meski berstatus Plt. Mereka menilai kondisi masyarakat Cianjur saat ini tengah dalam keadaan ragu-ragu dengan kondisi birokrasi di Pemkab Cianjur.

"Utamanya mendengar setiap masukan dari masyarakat, kalau perlu dibentuk forum-forum dari tokoh masyarakat. Nah forum yang diisi relawan ini harus dipilih dari mereka yang bebas kepentingan, bahkan kalau perlu tidak dibayar. Kemudian buat panggung rakyat untuk usulan dan mengevaluasi kebijakan setiap bulannya," kata Asep Toha, aktivis Cianjur seperti dikutip detik.com.

Panggung rakyat ini dijelaskan pria yang akrab disapa Asto ini nantinya berfungsi menjaring aspirasi masyarakat secara langsung dan mengevaluasi kebijakan pemerintahan di Cianjur. Dengan kondisi tanpa bayaran, diyakini independensi usulan akan lebuh baik tanpa tendensi kepentingan.

"Kalau pola lama masih digunakan, kebijakan dibuat hanya untuk kepentingan mereka-mereka saja, jangan salahkan kalau Cianjur tidak ada perubahan. Seluruh aktivis akan kembali bergerak ke jalan," tutur Asto. (Alf)