JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Wakil Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid akui porsi dana penanganan bencana oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana disebut lebih besar ke penanganan pasca bencana, bukan pencegahan.

"Selama ini dana terbesar untuk tanggap darurat, atau kalau sudah terjadi bencana," kata Sodik ketika dihubungi, Rabu (26/12/2018).

Sodik mengatakan, lemahnya mitigasi bencana alam di Indonesia selama ini belum jadikan mitigasi sebagai prioritas.

Sementara, dirinya menjelaskan, fraksinya yakni Fraksi Partai Gerindra di Komisi VIII mendesak kerangka baru dalam penanganan bencana di Indonesia. Yakni membangun masyarakat yang tanggap bencana dan sistem peringatan dini yang kuat.

"Paradigma baru membangun sistem dan masyarakat waspada bencana melalui penguatan mitigasi dicirikan oleh, penggunaan teknologi deteksi dini yang modern dan memadai jumlahnya di Indonesia," ujar dia.

Kemudian yang selanjutnya penting menurut dia adalah edukasi masyarakat agar paham, waspada dan tangguh menghadapi bencana secara masif dan sistematis. Termasuk edukasi terkait pengaturan tata ruang dan konstruksi bangunan.

"Pengaturan tata ruang, penggunaan lahan yang aman fungsional dan cegah kerusakan lingkungan. Dan pemakaian konstruksi bangunan yang tahan bencana," pungkasnya. (ahm)