JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Komisi VIII DPR enggan disalahkan atau dikambinghitamkan atas rendahnya anggaran penanggulangan bencana yang dikeluhkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengatakan, saat ini dana siap pakai (DSP) sebesar Rp 6,5 triliun untuk rekonstruksi dan rehabilitasi ada di Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ace menilai kurang tepat bila Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluhkan anggaran tahun 2019 lembaganya yang terlalu kecil.

"Jadi sebetulnya soal anggaran mitigasi itu dikembalikan kepada komitmen Pemerintah sendiri," kata Ace di Jakarta, Kamis (27/12/2018).

Politisi Golkar ini mengaku, Komisi VIII DPR RI tidak pernah ada maksud untuk mengetok anggaran BNPB pada tahun 2019 sebesar Rp 600 miliar.

Sebab, pagu anggaran mitigasi bencana yang merancang adalah Pemerintah, dan bukan DPR RI.

"Kami komisi VIII dari sejak mendukung anggaran mitigasi bencana, terutama upaya early warning system kebencanaan," tuturnya.

Diketahui, Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, anggaran BNPB pada tahun 2019 sebesar Rp 600 miliar terlalu kecil.

Bahkan, Sutopo menyebut anggaran BNPB dari tahun ke tahun semakin menurun. Untuk tahun 2018, sambung Sutopo, BNPB mendapatkan anggaran sekitar Rp 700 miliar. (plt)