JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menilai tidak ada yang salah jika isu HAM masa lalu diungkit-ungkit dalam debat perdana capres dan cawapres pada 17 Januari mendatang.
Menurutnya, semua isu HAM harus dibuka dalam publik. Hal ini biar masyarakat tahu bagaimana track record calon pemimpinnya.
"Tetapi bagi saya yang disebut jejak rekam memang harus dibuka ke publik apa saja biar rakyat Indonesia tahu siapa pemimpinnya apa yang telah dilakukan bagi negara dan rakyat itu penting sekali," kata Karding saat dihubungi, Jumat (28/12/2018).
Bagi dirinya sebagai orang yang berbasis aktivis memilih pemimpin track record jejak rekam lebih penting daripada sekadar program. Karena itu menunjukkan watak dan cara kepemimpinan dan itu akan memberi pengaruh yang besar bagi kepemimpinan dan rakyat Indonesia ke depan.
Karding juga menyampaikan kubu Prabowo jangan terlalu berprasangka buruk memprediksi isu HAM bakal dijadikan peluru dalam debat. Dia pun meminta kubu Prabowo tak lantas menuding isu HAM diprakarsai kubu petahana apabila panelis menanyakan hal tersebut.
"Itu pernyataan bentuk ketakutan kalau isu masa lalu dibuka yang sebenernya kalau lihat mekanisme debat, isu itu bisa muncul kalau pertanyaan yang dibuat tim pakar itu muncul. Kedua moderator mendorong untuk mengarah ke sana," kata ia.
Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Djoko Santoso tak khawatir bila isu Hak Asasi Manusia (HAM) kembali menyerang Prabowo Subianto
di debat capres pertama nanti. Menurutnya, isu HAM sudah kedaluwarsa.
Dia menilai, isu HAM dituding kepada Prabowo sejak peralihan orde baru ke era redivasi. Menurut Djoko, dalam kurun waktu lama tuduhan isu HAM tidak mempan. Sebab, di sistem demokrasi masyarakat bisa mengakses segala indivasi dan menganalisa fakta.
Di sisi lain, Menurut Djoko, lebih baik berkorban melanggar HAM daripada keamanan negara tidak utuh.
"5 Tahun lalu saya pernah ditanya itu, melanggar HAM atau negara ini jadi rusak atau runtuh. Lebih baik melanggar HAM. Kan saya saja yang dihukum negara tetap utuh. Itu pilihan-pilihan bagi orang yang bertugas di wilayah-wilayah krisis," kata Joko.
Diketahui, debat pertama calon presiden dan wakil presiden bertema Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme. Debat pertama disiarkan oleh TVRI, RRI, Kompas TV dan RTV pada tanggal 17 Januari dan dilaksanakan di Hotel Bidakara, Jakarta. (ahm)