JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Pemerintah mengakui ada kekosongan regulasi tentang pencegahan dan penanganan bencana. Untuk mengatasi kekosongan iti, pemerintah akan menerbitkan regulasi terpadu pencegahan dan penanganan bencana.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan saat ini pemerintah sedang menyiapkan regulasi mengenai pencegahan dan penanganan bencana terpadu menyusul sejumlah bencana alam yang terjadi.

"Berkaca dari pengalaman peristiwa sebelumnya, kita sekarang sedang proses aturan tersebut. Diakui memang ada kekosongan, dan masih ada masalah yang sudah bertahun-tahun. Nah sekarang saatnya kita ubah, pada bulan Januari nanti rencananya akan kita keluarkan setelah Rapat Terbatas dengan Presiden," kata Luhut dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (28/12/2018).

Luhut mengatakan hal tersebut dalam peninjauan langsung penanganan pascabencana tsunami di Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat, didampingi Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) M. Syauqi dan Bupati Pandeglang Irma Narulita.

Luhut menjelaskan, nantinya dalam regulasi tersebut akan diatur skema sistem peringatan dini (early warning system) yang akan dibuat lebih terpadu antara Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan SAR Nasional (Basarnas) serta institusi terkait lainnya.

"Misalnya dari BMKG yang bekerjasama dengan Kementerian ESDM telah membuat data digital dari awalnya yang analog. Artinya apa? Data itu sudah mulai terintegrasi. Kita targetkan setelah regulasi ini keluar, keterpaduan akan lebih baik lagi," tambahnya.

Sejauh ini, lanjut mantan Menko Polhukam itu, pemerintah berencana segera memasang piranti early warning system di tiga pulau yang berdekatan dengan Gunung Anak Krakatau yaitu, Pulau Krakatau, Pulau Sertung dan Pulau Panjang.

Selain itu juga akan dipasang di wilayah Pulau Semeleu, Mentawai, lepas pantai Padang, Bengkulu dan daerah lain yang dinilai rawan.(plt/ant)