JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Memasuki akhir tahun 2018, kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan menuai apresiasi. Dia dinilai banyak melakukan gebrakan tanpa kegaduhan berarti.
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai, kinerja Gubernur Anies Baswedan selama tahun 2018 sangat baik.
Taufik pun menyebut, kinerja Anies patut diacungi dua jempol karena telah berhasil menyelesaikan persolan-persoalan di Jakarta tanpa ada kegaduhan apapun.
“Kalau saya perumpakan kayak ngambil rambut di dalam terigu. Semua permasalah begitu mudah diselesaikan Pak Anies. Jadi, Pak Anies adalah sosok gubernur yang bisa menyelesaikan masalah tanpa ada masalah. Dan saya yakin, sosok gubernur seperti Anies lah yang selama ini dicari oleh warga Jakarta,” ujar M Taufik dalam catatan akhir tahun 2018, kepada wartawan, Jakarta, Senin (31/12/2018).
Tak hanya soal kinerja, Taufik yang juga duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Jakarta ini menyebut, Anies adalah sosok gubernur yang tak lupa dengan janji-janji yang pernah dia ungkapkan kepada warga Jakarta. Terbukti semua janjinya satu persatu dia tunaikan.
“Dari mulai rumah DP 0 persen, OK OCE, sampai penutupan tempat hiburan malamn yang ditengarai jadi tempat maksiat dan sarang narkoba dilakukan Anies,” tuturnya.
Bahkan, yang lebih membanggakan lagi, program-program Anies, seperti DP 0 persen sudah diadopsi oleh pemerintah pusat.
“Saya kira, ini sebuah kebanggaan bagi seluruh warga Jakarta,” ucap Taufik.
Namun demikian, kata Taufik, pada tahun 2019 kinerja Anies harus lebih baik lagi. Anies harus mampu menggerakkan anak buahnya agar bekerja lebih keras sehingga program-programnya bisa berjalan sesuai harapan warga Jakarta.
“Persoalan penyerapan anggaran masih tetap harus menjadi perhatian. Meskipun ditahun ini, penyerapan anggaran cukup baik di angka 80 persen keatas,” beber Taufik.
Dalam rangka mendorong penyerapan anggaran lebih baik, Taufik meminta Anies agar meninjau ulang pemberian uang Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk anak buahnya.
Menurut Taufik, dalam pemotongan uang TKD terhadap anak buahnya, Anies tidak boleh melakukan secara perorangan namun harus dilakukan secara sistemik.
“Jadi ketika satu unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang penyerapanya rendah jangan hanya satu orang yang dipotong TKD nya. Tapi semua orang di SKPD tersebut harus ikut juga dipotong TKD.Ini yang yang saya sebut secara sistemik tadi,” ujar Taufik.
Bagi Taufik, kritik yang disampaikan ini bukan berarti dirinya alergi dengan kebijakan Pemprov DKI dalam memberikan TKD kepada PNS DKI.
“Saya hanya ingin, pemberian TKD tersebut ada reward and punishmentnya saja,” pungkasnya. (Alf)