JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Pemeritah harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp 258,1 triliun dari pos belanja APBN 2018 untuk membayar bunga utang. Tindakan ini dipicu oleh kebijakan moneter Amerika Serikat yang menaikkan suku bunga acuan.

Pembayaran bunga utang dalam APBN 2018 yang mencapai Rp258,1 triliun lebih besar dari angka asumsi awal. Bunga utang, pada asumsi awal dipatok di angka Rp238,6 triliun. Dengan demikian, terjadi pembengkakan sebesar Rp19,5 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan pembayaran bunga utang terjadi karena normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat (AS), Federal Reserve yang menaikkan suku bunga acuan.

"Selain itu ada pengaruh dari pelemahan nilai tukar rupiah," ujarnya di Kementerian Keuangan, Rabu (2/1/2019).

Depresiasi Rupiah sepanjang 2018 mencapai 6,89 persen dengan rata-rata rupiah di Rp14.247 per dolar AS. Di sisi lain, meski pembayaran bunga utang meningkat, Sri Mulyani memastikan pembiayaan utang justru menurun pada tahun ini.

Pada 2018, pembiayaan utang dalam APBN hanya sebesar Rp366,7 triliun atau 91,8 persen dari target Rp399,2 triliun. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp429,1 triliun dan mencapai 93 persen dari target di APBN 2017.

"Penurunan sekitar Rp62 triliun," imbuhnya.

Sri Mulyani menambahkan, pembiayaan utang disumbang oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto mencapai Rp358,4 triliun atau hanya 86,5 persen dari target Rp414,5 triliun. Sementara pinjaman neto hanya Rp8,3 triliun.

Ia mengatakan penurunan jumlah pembiayaan utang sengaja dilakukan pemerintah karena mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan domestik. Sebab, kebijakan The Fed yang membuat imbal hasil (yield) SBN meningkat bisa memberatkan pembayaran utang pemerintah ke depan.

"Selain itu juga mempertimbangkan pengembangan pasar SBN, peningkatan investor ritel domestik, dan peningkatan peringkat kredit Indonesia menjadi investment grade," jelasnya. (plt)