JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Ketua Fraksi Partai Nasdem, Bestari Barus mempertanyakan kompetensi pejabat DKI Jakarta yang baru dilantik oleh Gubernur Anies Baswedan.
Menurutnya, ada pejabat yang tidak berpengalaman dan tidak memiliki kompetensi menjadi kepala dinas. Dia mencontohkan, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Hari Nugroho, yang dilantik menjadi Kepala Dinas Bina Marga DKI, Rabu (9/1/2019) kemarin.
"Ini memang hak gubernur, namun kita tentu mengimbau kepada gubernur untuk meletakan orang yang pernah berproses panjang di dinas-dinas tertentu. Atau yang memiliki keterkaitan dengan bidangnya," ujar Bestari ketika dihubungi, Kamis (10/1/2018).
Bestari mengkhawatirkan kepala dinas yang ditempatkan tidak sesuai kompetensi akan berdampak pada kinerja Pemprov DKI Jakarta. Bahkan, akan kesulitan menjalani tugas pokok dan fungsinya di lapangan.
Untuk itu, dia meyarankan agar memilih pejabat tak hanya mempertimbangkan kemampuan akademisnya, tapi juga teknis dan pengalamannya di lapangan.
"Kalau ditaruh orang yang belum memahami Bina Marga, tentu akan mengalami kendala-kendala teknis dan harus belajar lama," kata Bestari.
"Di rapat kerja, nanti kami uji kompetensi dari pada kepala dinas tersebut. Apa program dan planning dia terkait dengan penganggaran yang sudah disetujui. Termasuk bagaiman dia menjalankan program APBD ini," lanjut Bestari.
Hal senada juga diutarakan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ichwan Zayadi. Menurut pendapat Ichwan, pejabat yang dipilih sebagai kepala dinas harus mengetahui seluk beluk pekerjaan yang dijalaninya. Kinerja pejabat berpengaruh terhadap percepatan pembangunan Ibu Kota.
"Jelas akan ada pengaruhnya kalau tidak dipegang orang berkompeten. Analoginya, orang biasa bawa bajaj, tapi dikasih taksi. Kami minta lain kali kalau seleksi pejabat harus sesuai dengan bidangnya," kata Ichwan yang juga politisi PPP.
Pemprov DKI Jakarta telah melelang 14 jabatan dengan golongan pangkat IV/c dan IV/b. Dua di antaranya dibuka secara nasional, yakni Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Adapun yang dibuka untuk lingkungan DKI yakni Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Dinas Perindustrian dan Energi, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
Selain itu ada jabatan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah, Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah, Wakil Wali Kota Jakarta Timur, dan Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
Sejumlah pejabat telah dilantik pada 31 Desember 2018 yakni Atika Nur Rahmania sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Suzi Marsitawati sebagai Kepala Dinas Kehutanan, dan Iin Mutmainah sebagai Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.
Sebelumnya, Anies melantik tujuh pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Mereka adalah Sri Haryatisebagai Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta, dan Sri Mahendra Satria Wirawan dilantik sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.
Anies juga melantikChaidir sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Hari Nugroho sebagai Kepala Dinas Bina Marga, Widyastuti sebagai Kepala Dinas Kesehatan, dan Kelik Indriyanto sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta. Anies juga melantik Uus Kuswanto sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Timur. (ahm)
