JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan soal Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang diserahkan oleh TKN Jokowi-Maruf Amin.
Hal ini, disampaikan Hidayat, menanggapi hasil temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa 86,02 persen sumbangan pasangan nomor 01 berasal dari Perkumpulan Golfer.
"Penting menurut saya KPU menjelaskan kepada publik tentang (dana kampanye) apalagi ini sudah diangkat oleh ICW ke publik," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/1/2019).
Menurut dia, saatnya KPU menjelaskan ke publik atas temuan ICW tersebut. Sehingga masyarakat tidak berandai-andai negatif.
"Saya kira memang sudah seharusnya bila KPU memberikan klarifikasi dana itu memang berapa jumlahnya dan kemudian kalau sumbangan dari individual berapa," imbuh Hidayat.
Menurutnya, KPU harus menyampaikan kepada publik soal sumber dana kampanye. Hal ini juga seshai aturan kampanye, misalnya batasan maksimal sumbangan yang diterima.
"Ini sesuai atau tidak?, dari mana saja? karena kan sudah ada aturan kan bahwa sumbangan bisa diberikan oleh individual dalam jumlah yang sudah dibatasi, juga oleh perusahaan juga dalam jumlah yang sudah dibatasi dan aturan itu semuanya ada," jelas dia.
Selain itu, Hidayat juga meminta KPU profesional dalam menegakkan aturan yang ada. "Kalau ternyata itu tidak sesuai, ya KPU dan Bawaslu sebagaimana dia biasa untuk mengkoreksi perilaku yang sesuai dengan undang-undang ya saya kira KPU dan Bawaslu penting untuk berlaku adil," kata ia.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) memperdalam Laporan Penerimaan Dana Sumbangan Kampanye (LPSDK) telah dilaporkan dua pasangan Capres-Cawapres 2019.
Hasilnya, 86,02 persen di dalam LPSDK pasangan Jokowi-Maruf Amin yang berasal dari kelompok tak dikenal. Kelompok tersebut adalah Perkumpulan Golfer TBIG dan Perkumpulan Golfer TRG.
"Menurut saya pola pembentukan perkumpulan Golfer ini ada 2 yaitu TBIG dan TRG itu mencurigakan, ada 113 frekuensi sumbangan, yang menarik itu TRG sekali tapi gede banget sumbangannya Rp 18 miliar, dalam bentuk saja kami sedang mencoba menelusuri," ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Rabu (9/1/2019). (Alf)
