JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Perilaku tak pantas Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Taufiqurahman yang diduga menjual dokumen atau arsip Fraksi ke pemulung menuai sorotan.
Direktur Eksekutif Centre for Budgeting Analisis (CBA) Uvhok Sky Khadafi menilai, yang bersangkutan harus dikenai sanksi atas perbuatannya tersebut.Baik dari Badan Kehormatan (BK) maupun dari pimpinan partai di DPD Demokrat DKI Jakarta.
Langkah ini, menurut Uchok, penting untuk memberikan efek jera bagi setiap wakil rakyat yang melakukan pelanggaran tak etis.
"Bila Taufiqurahman tidak dikenai sanksi, itu akan merusak nama Partai Demokrat di mata warga Jakarta. Untuk itu pimpinan partai berlambang Mercy itu harus menjatuhkan sanksi kepada Taufiqurahman," kata di Jakarta, Senin (14/1/2019).
Uchok juga mengungkapkan, bahwa nama baik partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu tetap dijaga. Sehingga, para petinggi partai Demokrat di Jakarta harus segera bertidak dan satu sikap menyikapi kasus penjualan kertas bekas yang merupakan arsip negara tersebut.
Apalagi, kertas itu diambil, saat 10 anggota fraksi tidak ada di ruangan di Kebon Sirih DPRD DKI.
"Mencermati kejadian penjualan kertas oleh Taufiqurahman ini, bisa masuk pelanggaran pidana. Karena masuk ke ruangan orang (anggota dewan) tanpa seizin penghuni ruangan. Ini sudah fatal. Dan tak perlu membahas bahwa kertas itu merupakan arsip negara atau tidak. Dan pihak BK DPRD pun harus bertindak cepat berdasarkan laporan anggota fraksi Partai Demokrat," tandas Uchok.
Seperti diketahui, beberap anggota fraksi Partai Demokrat telah melaporkan ulah jelek Taufiqurahman ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta.
Pasalnya, Taufiqurahman mengambil dokumen berkas dari ruangan mereka secara diam-diam pada Minggu lalu.
Sebagaimana dikutip dari radarnonstop.co, baik di BK maupun dipimpinan DPRD DKI Jakarta membenarkan tentang adanya anggota Fraksi Partai Demokrat yang mengirimkan surat, yang isinya adalah melaporkan ulah Taufiqurahman yang menjual kertas arsip mereka.
"Benar ada surat dari anggota Fraksi Partai Demokrat. Isinya tentang laporan agar Taufiqurahman diperiksa BK karena ulahnya mengambil kertas dokumen anggota dari ruangan secara diam-diam," kata staf di ruangan BK dan pimpinan dewan.
Tragisnya, kertas-kertas yang dijual Taufiqurahman itu juga berisi audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dokumen Raperda dan pembahasan APBD DKI.
Berat berkas itu disebut-sebut mencapai 700 Kg dan semuanya dikiloin ke pemulung.
“Kita melihat mereka ‘ngiloin’ kertas - kertas itu dipimpin langsung oleh ketua fraksi Partai Demokrat. Saat kita tegur, mereka lebih galak dan malah mengancam balik,” ujar sumber di DPRD yang enggan disebut namanya.
Saat ditanya, darimana kertas-kertas tersebut diambil, sumber mengatakan dari ruangan para anggota satu fraksi dengan pelaku.
“Tentu saja dari ruangan anggota-anggota fraksinya (Demokrat),” ujarnya.
Saat dikonfirmasi, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Santoso, berkelit perihal anggotanya menjual kertas-kertas arsip negara kepada pemulung.
Namun, saat didesak, kalau surat pengaduan dari anggota DPRD yang ruangannya diacak-acak dan dibuka tanpa seizin yang menempati ruangan sudah masuk ke meja Sekwan dan pimpinan DPRD, Santoso akhirnya mengakui.
“Jadi begini, anggota tersebut mungkin sedang ditemuin konstituennya. Karena posisinya lagi ‘bokek’ akhirnya dia inisiatif mengumpulkan semua kertas-kertas tersebut untuk dijual,” ujar Santoso.
Saat disinggung soal sanksi, Santoso tidak mengelak. Hanya saja, menurut dia, di partai Demokrat ada mekanisme tersendiri dalam menjatuhkan sanksi kepada kader maupun anggota DPRD DKI.
"Di DPD ada mekanisme dalam pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan pengurus/anggota fraksi melalui Komisi Pengawas dan Dewan kehormatan," kata Santoso kepada TeropongSenayan.(Alf)
