Membaca judul tulisan ini mungkin Anda akan bertanya: Loh kok pidatonya dibandingkan dengan Hariman Siregar ? Kenapa tidak membandingkan pidato Prabowo Subianto dengan Joko Widodo ?

Maaf, ini soal pilihan isi kepala atau istilah Rocky Gerung tentang kualitas otak. Jadi saya sengaja mengulas tentang persoalan dan potensi bangsa ini dari pemikiran kedua tokoh tersebut.

Ketika saya menghadiri Pidato Politik Prabowo Subianto di Plenary Hall JCC, Senin malam (14/1), suasananya sangat meriah namun sarat makna dan penuh hikmah. Para relawan, kader dan elite Partai Koalisi Adil dan Makmur, nampak menyimak dengan seksama Pidato Pak PS.

Dipastikan tidak ada hadirin yang berasal dari pendukung petahana kecuali para penyusup yang sengaja datang untuk mencari titik lemah acara tersebut yang kemudian mereka goreng di media.

Terbukti, persoalan yang tidak substansial seperti tentang penggunaan teleprompter oleh Pak PS dijadikan sebagai peluru untuk menyerang kelemahan oposisi. Pidato politik itu lebih lama dari yang dijadwalkan karena Pak PS banyak berbicara di luar teks.

Otak mereka lemah

Sekali lagi karena otak mereka lemah, maka mereka tidak mampu masuk dalam diskusi di dunia maya secara sehat mengenai isu- isu krusial yang dihadapi negara dan bangsa ini.

Isi pidato politik Pak PS sudah banyak diulas berbagai kalangan dan naskah lengkap pidato itu juga sudah menyebar di media sosial. Visi misi Prabowo Subianto tentang Indonesia Menang, membangkitkan marwah bangsa ini sebagai bangsa yang merdeka, bangsa yang besar, dan bangsa yang menang secara ekonomi, politik dan menang di berbagai kancah persaingan dunia seperti olahraga, pendidikan dan seni budaya. "Inilah cita-cita para pendiri bangsa Indonesia, dan juga cita-cita segenap anak bangsa," tegas Prabowo.

Mereka yang pesimis tentu akan bertanya: Apakah program Prabowo-Sandi ini tidak terlalu ambisius ? Apakah yakin program-program PS-Sandi ini bisa dijalankan ?

Kemudian Prabowo menjawab, "Kita saat ini berada dalam suatu lomba melawan waktu. Setiap tahun populasi kita tambah 3,5 juta orang. Berarti dalam 10 tahun lagi kita harus siapkan rumah, sekolah, pekerjaan untuk tambahan 35 juta orang. Jumlah penduduk yang lebih besar dari bangsa Malaysia, atau 7 kali lebih besar dari Singapura.

Menurut Prabowo, yang juga anak dari begawan ekonomi Indonesia Prof Dr Soemitro Djojohadikusumo, kalau kita tidak melakukan hal-hal yang berarti, kalau kita tidak melakukan transformasi yang besar hari ini, kita bisa terjebak dalam keadaan yang mengkhawatirkan masa depan bangsa kita. Bahkan kajian-kajian strategis dari bangsa lain mengatakan bisa saja Indonesia bubar sebagai sebuah negara.

"Kami, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, minta mandat dari rakyat karena kami ingin menjamin hal itu tidak akan terjadi. Kami ingin Republik Indonesia kekal, kuat, aman, adil, dan rakyatnya makmur," ujar Prabowo dalam nada lantang. Sejurus kemudian gedung Plenary Hall JCC pun riuh membahana. Massa yang menyimak pidato Pak PS sontak meneriakan yel-yel Prabowo.....Prabowo Presiden. Sebagian lagi mengucapkan Takbir.

Momen bersejarah ini juga disaksikan jutaan mata masyarakat Indonesia baik yang menonton melalui TV (TV One yang menyiarkan secara live) maupun live streaming di berbagai akun media sosial termasuk liputan livestreaming Front TV milik FPI via YouTube.

Tokoh yang hadir dalam acara ini diantaranya, Presiden RI ke 6, Jenderal TNI Prof Dr H Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Indonesia ke-6, Tokoh Reformasi Dr Amien Rais, dan Ibu Rachmawati Soekarnoputri, putri tokoh proklamator Republik Indonesia, Soekarno.

Politik Kebangsaan

Berbeda dengan suasana di Plenary Hall JCC, peringatan 45 Tahun Peristiwa Malari di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, Selasa malam (15/1), banyak dihadiri para mantan aktivis dari berbagai generasi. Misalnya seperti aktivis 66 yang juga tokoh Golkar di era Orde Baru, Akbar Tanjung, tokoh mahasiswa UI Tahun 1978 Dr Dipo Alam, tokoh senior yang juga pakar intelejen Suripto, dan aktivis mahasiswa tahun 1980-an Dr Syahganda Nainggolan.

Di acara ini, juga datang para eks aktivis mahasiswa yang saat ini mendukung Jokowi. Pada malam peringatan Malari ke 45 ini, suasana berlangsung cair karena yang dibicarakan Bang Hariman Siregar dalam pidatonya adalah tentang Politik Kebangsaan.

Hariman Siregar nampak sangat galau dengan kondisi masyarakat saat ini yang terbelah (decided) akibat pilihan politik yang berbeda. Sebelumnya dia memaparkan secara singkat terjadinya Malapetakan Lima Belas Januari (Malari) 1974.

Ketika itu para mahasiswa turun ke jalan menolak investasi asing (Jepang) yang dilakukan secara besar-besaran. Aksi demo ini dilakukan bertepatan dengan kedatangan PM Jepang Tanaka ke Jakarta.

Strategi pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan investasi asing mengandung banyak kelemahan. Sebab akan menimbulkan kesenjangan ekonomi dan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Jika ini dibiarkan akan menimbulkan ketegangan dan rawan terjadi konflik serta kerusuhan sosial. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan pemerataan pembangunan. Tumbangnya Pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, akibat adanya jurang dalam masyarakat.

Sampai sekarang pun keadaannya nyaris sama dengan era Orba dimana kekayaan alam maupun sumber daya ekonomi lainnya sebagian besar dikuasi kelompok non pribumi, asing dan aseng.

Kini perusahaan-perusahaan dari China melakukan investasi besar-besaran di Indonesia terutama di daerah Sulawesi. Mereka tidak hanya membawa modal tetapi juga tenaga kerjanya sekaligus. Sementara masyarakat sekitar tidak merasakan adanya manfaat (ekonomi) dari kegiatan investasi China tersebut.

Hariman soal pemimpin

Ke depan, kata tokoh Malari ini, Indonesia butuh pemimpin yang mengerti bahwa demokrasi dijalankan bukan hanya prosedural namun hakikatnya menyejahterakan rakyat dengan pemerataan pembangunan.

Pemimpin Indonesia harus tahu bahwa lawan dari demokrasi adalah pertumbuhan ekonomi yang melambat karena tidak bagus bagi demokrasi itu sendiri.

Meskipun Indonesia menganut sistem demokrasi, namun sikap yang ditunjukkan masyarakat khususnya para elit politik tidak menunjukkan jiwa seorang demokrat yaitu ketika kalah tidak mau mengakui kekalahannya.

Karena itu Pilpres 2019 menjadi pertaruhan apakah pasangan calon dan para pendukungnya yang kalah mau mengakui kekalahannya.

Hariman tidak ingin proses demokrasi dan pembangunan nasional yang berjalan di Indonesia dibajak dengan uang. Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu mengkoordinasikan berbagai potensi yang ada.

Siapakah pemimpin itu ? Kita lihat saja nanti di bulan April 2019. Namun, sebenarnya masyarakat
sudah mengetahui sosoknya yakni orang yang memiliki karakter kepemimpinan yang kuat (strong leadership) sehingga tidak gampang diatur-atur pihak lain. End.