JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Jakarta merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia yang menghadapi ancaman serius penurunan permukaan tanah. Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan menyambut baik pelaksanaan pertemuan Rapat Kedua Joint Coordinating Committee (JCC) Proyek untuk Mempromosikan Penanggulangan Penurunan Tanah di Jakarta, di Ruang Pola Blok G Lt. 2, Balaikota Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Dalam kesempatan ini, Anies berharap hasil rapat kedua ini mampu mempercepat Proyek Promosi Penanggulangan Penurunan Tanah di Jakarta, yang berlangsung selama 3 (tiga) tahun sampai dengan Januari 2021, sehingga proyek ini berjalan dengan baik.

Sebab, Anies mengatakan, penurunan permukaan tanah di Jakarta merupakan salah satu masalah lintas generasi yang harus ditangani secara serius dan jangka panjang.

“Tadi saya sampaikan bahwa penanganan ini harus belajar dari beberapa kota-kota lain di dunia yang pernah mengalami penurunan permukaan tanah seperti ini. Jepang itu mengalami penurunan permukaan tanah yang luar biasa, khususnya di Tokyo (yang) turun amat dalam, lalu kemudian mereka ada usaha sangat serius. Saya berharap kita akan bisa nanti merumuskan langkah-langkah yang tepat dalam jangka panjang,” ujar Anies.

Seperti diketahui, Proyek Promosi Penanggulangan Penurunan Tanah ini dikerjakan bersama oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR dan ESDM) dengan Pemerintah Jepang yang difasilitasi oleh Japan International Cooperation Agency (JICA).

Pada 27 Juli 2017, telah ditandatangani Record of Discussions (RoD) on the Project for Promoting Countermeasures against Land Subsidence in Jakarta, antara JICA, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Bappenas, dan Pemprov DKI Jakarta. Dokumen RoD dilatarbelakangi oleh keinginan Pemerintah Jepang untuk sharing pengalaman dan rencana aksi kota Tokyo dalam mengatasi masalah penurunan tanah yang muncul sejak awal abad 20, yang permasalahannya selesai sejak awal tahun 1970-an.

Anies turut mengapresiasi Tim Proyek JICA dan Kelompok Kerja yang dibentuk untuk berbagai aktivitas dalam melaksanakan proyek tersebut.

“Ini adalah pekerjaan lintas badan dan saya mengapresiasi kehadiran JICA yang terlibat langsung dalam proyek ini. Karena, JICA bukan saja datang dengan bantuan teknologi dan sumber daya, tapi juga memiliki pengalaman praktis di dalam menyelesaikan masalah penurunan permukaan tanah di Tokyo,” jelas Anies.

Kemudian, Anies juga memaparkan Kelompok Kerja yang dibentuk melaksanakan tugas dengan aktivitas sebagai berikut:

• Kelompok Kerja I : Data / Informasi (Data / Information), dengan tugas utama melakukan pengumpulan data, analisis data, serta membuat sistem pengendalian melalui pembangunan sumur pantau (monitoring wells).

• Kelompok Kerja II : Mitigasi (Mitigation), dengan tugas utama menyusun rencana tindakan mitigasi berupa pembatasan pengambilan air tanah dan alternatif penyedian sumber air bersih dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

• Kelompok Kerja III : Adaptasi (Adaptation), dengan tugas utama melakukan investigasi risiko dan kerusakan akibat penurunan muka tanah melalui survei dan wawancara, serta menyusun rencana adaptasi termasuk perkiraan biaya yang akan digunakan.

• Kelompok Kerja IV : Peningkatan Kesadaran (Awareness Enhancement), dengan tugas utama menyiapkan alat bantu visual yang mudah dimengerti oleh masyarakat umum melalui aktivitas seperti workshop, seminar, kuliah umum, press release, website, dan pembuatan poster serta pamflet.

• Kelompok Kerja V : Sekretariat (Secretariat), dengan tugas utama membuat peta jalan (road map) serta menyusun rencana aksi (action plan) berdasarkan hasil kerja dari masing-masing kelompok kerja.

Di samping itu, Anies ingin agar Pemprov DKI Jakarta terus melakukan keterlibatan secara aktif dalam melakukan koordinasi baik secara administrasi maupun teknis bersama dengan Tim Proyek JICA; membantu Tim Proyek JICA dalam menginventarisasi dan mengumpulkan data dan informasi baik kualitatif maupun kuantitatif yang terkait dengan masalah penurunan tanah di Provinsi DKI Jakarta; serta melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementerian PUPR dan Kementerian ESDM) dalam upaya untuk menanggulangi masalah penurunan tanah di Jakarta.

“Tadi saya sampaikan juga dalam kesempatan ini bahwa pengukuran itu penting sekali, karena dengan pengukuran yang tepat, dengan lokasi yang akurat maka kita bisa menemukan sebab-sebabnya. Sehingga, harapannya bisa menemukan solusinya,” tandas Anies

Turut hadir dalam rapat ini, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI; Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta; Para Pejabat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, para Pejabat Kementerian ESDM, para pejabat Bappenas; Para Pejabat Japan International Cooperation Agency (JICA); serta Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.(plt)