JAKARTA (TEROPONGSENAYAN )-- Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno sepakat dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang meniadakan pemberian bocoran kisi-kisi pertanyaan debat.

"Dengan memberikan kisi-kisi itu membuat debat tidak terlalu gereget. Saya melihat ini (penghapusan kisi-kisi) harapan dari masyarakat. Kalau saya, akan mengikuti yang diputuskan oleh KPU," kata Sandiaga usai menjadi pembicara diskusi di acara Indonesia Millennial Summit 2019 di Hotel Kempinski Grand Indonesia Jakarta, Sabtu (19/1/2019).

Lebih lanjut mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu mengatakan pelaksanaan debat pilpres akan lebih mendalam dengan pemberian topik untuk dielaborasi oleh peserta debat, seperti yang terjadi pada debat Pilkada DKI tahun 2017 lalu.

"Seperti (pilkada) DKI kan hanya topik, dan kita mengelaborasi per topik. Itu akan jauh lebih mendalam, dan perdebatanya akan melihat dan mengukur masing-masing pasangan calon terhadap pemahamannya di topik tersebut," jelasnya.

Selain persoalan penghapusan bocoran kisi-kisi, Sandiaga juga menyarankan agar pelaksanaan debat pilpres dapat dibuat lebih santai oleh moderator.

"Saya melihat bahwa kalau kita berdiri terus, lama 2,5 jam itu, tentunya kan sangat melelahkan; dan perlu pijit. Apalagi Pak Prabowo yang (usianya) mendekati 70 (tahun) dan Pak Kiai (Ma'ruf Amin) sudah lewat 70 (tahun)," tambahnya.

Sementara itu, KPU RI telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan debat capres-cawapres perdana. Hasil evaluasi tersebut, KPU menilai pelaksanaan debat perdana belum memuaskan, seperti kritikan dari sejumlah masyarakat.

KPU menilai kekurangan debat perdana tersebut antara lain disebabkan oleh kebijakan pemberian bocoran kisi-kisi pertanyaan kepada masing-masing kandidat paslon. Oleh karena itu, KPU memutuskan untuk tidak lagi memberikan bocoran pertanyaan pada pelaksanaan debat berikutnya.

Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan mengatakan kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk evaluasi KPU terhadap pelaksanaan debat perdana pada Kamis (17/1) lalu, yang dinilai tidak memuaskan harapan publik.

"Salah satu yang dievaluasi adalah terkait isu pemberitahuan abstraksi kisi-kisi soal kepada kandidat. KPU RI berupaya mengartikulasikan harapan publik, sehingga untuk debat berikutnya abstraksi soal yang dibuat panelis tidak diberitahukan kepada kandidat," kata Wahyu. (plt)