JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti kebijakan pemerintah Arab Saudi yang mengeluarkan kebijakan pemeriksaan biometrik visa bagi calon jamaah haji dan umrah.

Dia meminta kebijakan itu ditunda, mengingatbelum siapnya infrastruktur dan sistem yang ada dari pihak kedutaan Arab Saudi akan berpotensi mempersulit calon pemohon visa di Tanah Air.

"Kami memahami dan menghargai niat baik Kedubes Arab Saudi, yaitu agar ada digitalisasi data sekaligus mempermudah calon jamaah haji dan umrah. Namun karena kondisi yang belum siap dan memadai, kami mendorong pemerintah RI agar meminta dan mendesak Kedubes Saudi Arabia untuk menunda pelaksanaannya sampai semuanya siap," kata Sukamta di Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Sekretaris Fraksi PKS ini juga menyoroti soal kepastian jaminan keamanan dan perlindungan data pribadi calon jamaah haji yang harus melewati pemeriksaan biometrik tersebut.

"Di antaranya kita bisa memastikan agar pihak Kedubes Arab Saudi memiliki perjanjian yang mengikat dengan pihak ketiga yang mengelola data tersebut. Kita ingat kasus kebocoran data pengguna Facebook beberapa waktu lalu karena tindakan pihak ketiga. Kita harus belajar dari kasus tersebut agar jangan sampai terulang kembali," paparnya.

"Semuanya ini kita lakukan demi mempermudah dan melindungi hak calon jemaah haji dan umrah, khususnya terkait perlindungan data pribadi," tegasnya. (Alf)