JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Komisi III DPR RI memberikan evaluasi atas kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama tahun 2018.

Beberapa isu menjadi sorotan, diantaranya capaian kinerja pencegahan korupsi tahun 2018, rencana target kinerja KPK tahun 2019, serta implementasi dari strategi nasional pencegahan korupsi dan roadmap KPK dalam tujuan pembangunan budaya anti korupsi.

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menyoroti tentang kinerja KPK dalam ruang lingkup demokrasi. Salah satunya adanya kebijakan publik yang terindikasi ada kepentingan yang mengikuti di dalamnya.

"Bahwa KPK harus terlibat aktif dalam melahirkan demokrasi yang efektif kebijakan publik," kata Didik di Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Ketua DPP Demokrat dapat laporan tersebut sebagaimana masukan yang disampaikan masyarakat.

Karena itu, Didik mengungkapkan bahwa roadmap pemberantasan korupsi jangan hanya bagus di atas kertas saja, tetapi hasilnya harus menjadi prioritas utama.

"Terkait dengan kebijakan publik ini perlu dikritisi karena banyak kebijakan publik yang terindikasi ada kepentingan yang mengikuti di dalamnya banyak persoalan rakyat yang disampaikan kepada kami. Jangan sampai roadmap yang disusun KPK hanya sebatas tulisan di atas kertas, tapi perlu ditinjau hasilnya apa," jelasnya.

Meski demikian, sejumlah Anggota Komisi III DPR RI juga menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja KPK dalam memberantas tindakan korupsi.Namun kinerja yang baik ini perlu ditingkatkan lagi, terlebih Indonesia akan melewati proses Pemilu 2019, sehingga kerja-kerja pemberantasan harus dilakukan lebih objektif. (Alf)