JAKARTA(TEROPONGSENAYAN) –Peneliti Senior Founding Fathers House (FFH), Dian Permata memaparkan hasil survei terbarunya terkait ancaman Pemilu 2019, yang meliputi Pancasila, Hoax dan Toleransi.
Survei tersebut dilakukan terhadap mahasiswa di tiga provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Hasilnya, mayoritas responden percaya bahwa ujaran kebencian akan memecah belah masyarakat. Selain itu, responden juga percaya toleransi kian melemah di negeri ini.
Paparan kajian tersebut disampaikan Dian dalam acara Kemendagri Media Forum yang diselenggarakan di Kantor Pusat Kemendagri Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, Jumat (1/2/2019).
“60 persen mahasiswa merasa ujaran kebencian akan memecah belah bangsa. Bahkan mahasiswa di Banten merasa toleransi kian melemah. Namun berita baiknya, para milenial masih percaya dan meyakini bahwa keutuhan bangsa Indonesia masih bisa dipertahankan di tengah ancaman isu SARA dan Hoax” ujar Dian.
Diketahui, selama ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Lembaga Penggiat Pemilu dalam hal ini Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) dan Faunding Fhaters House (FFH) menjalin kemitraan, baik dalam penyusunan UU Pemilu maupun hasil kajian-kajian demokrasi lainnya.
Dalam kesempatan ini Erik Kurniawan, Peneliti Senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) memandu langsung acara dengan menghadirkan Dr. Bahtiar, M.Si., Kapuspen Kemendagri, Dian Permata, Peneliti Senior Founding Fathers House (FFH), dan Daniel Zuchron, Peneliti Senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) dan juga mantan Komisioner Bawaslu RI periode 2012-2017 sebagai narasumber.
Selanjutnya, Daniel Zuchron, Peneliti Senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) menyebut, politik uang dan isu SARA menjadi ancaman nyata Pemilu. Bahkan di era tsunami Informasi saat ini, negara harus mencerdaskan bangsa agar tidak tersesat dalam belantara digital.
Ia pun menyebut, toleransi bukan lagi soal narasi atau wacana sehingga harus diimplementasikan untuk menjaga keutuhan bangsa.
Pada kesempatan yang sama, Kapuspen Kemendagri, Bahtiar menyebut bahwa Pancasila adalah abstraksi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia atau saripati inti dari falsafah. Melingkupi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, pengalaman, etika dan budaya bangsa Indonesia.
"Sehingga kita berkomitmen dan berikrar menjadikan Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," katanya.
“Pemerintah saat ini telah mengembangkan inovasi dan berbagai metode dalam memberikan pemahaman mengenai Pancasila sebagai falsafah, ideologi dan pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” ucap Bahtiar.
Bahtiar menambahkan, nilai toleransi dan kerukunan juga harus dihidupkan terus di tengah isu SARA.
"Kita harus pastikan agar dinamika demokrasi tidak mengancam “Persatuan Indonesia” (Sila Ketiga Pancasila)," tegas dia.
Oleh karenanya, Bahtiar menyatakan, bahwa tingkat pendidikan politik dan kemampuan masyarakat dalam melakukan penalaran, kemampuan memilih dan memilah informasi sangat penting dirawat.
"Masyarakatlah yang menjadi sumber pertahanan utama dalam menangkal dan mencegah berkembangnya hoax atau berita bohong," ungkapnya.
Karena itu, menurut dia, masyarakat penting menggaungkan dan ikut membangun budaya literasi, budaya gemar membaca agar warga terus mengasah dan menambah ilmu pengetahuan, meningkatkan kecerdasan publik dalam menerima dan mengolah berbagai informasi, serta arif bijaksana dalam merespon berbagai dinamika yang kehidupan masyarakat saat ini.
"Dan paling penting adalah kita semua harus memiliki kesadaran (Siuman) sebagai warga bangsa sehingga tidak mudah diombang-ambingkan dan tidak mudah hanyut dalam sensasi berita bohong (hoax)," Bahtiar mengingatkan. (Alf)
