JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan, pembangunan sejumlah infrastruktur sebagai kunci kemajuan ekonomi yang gencar dilakukan pemerintah dinilai tidak membawa azas manfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Menurut Ketua Umum IPSI kota Surabaya ini, pembangunan infrastruktur dari uang rakyat dan utang Negara, mestinya dikerjakan dengan serius dan tidak asal-asalan.
Pasalnya, tak sedikit pembangunan bendungan, jalan tol, maupun bandara yang setelah diresmikan justru tidak dimanfaatkan.
"Lihat infrastruktur yang dibanggakan misalnya di Papua, pertumbuhan ekonomi Papua pada tahun 2013 sebesar 14,84 persen. Begitu dibangun malah menurun menjadi 4,64 persen pada tahun 2017," kata Bambang di Jakarta, Selasa (5/2/2019).
Pembina Perguruan Silat Joko Tole tersebut mengatakan, hal ini membuktikan pemerintah membangun tidak berdasarkan skala prioritas. Dia menyontohkan Bandara Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara yang baru saja diresmikan Presiden Jokowi, justru tidak beroperasi.
"Banyak anggaran yang sudah dihabiskan membangun bandara tersebut, tetapi hanya didarati burung-burung," tuturnya.
"Kalau gitu ngapain buat infrastruktur, lebih baik duitnya untuk memajukan kebudayaan di Indonesia. Seperti silat Joko Tole yang mampu menarik para wisatawan. Silat ini terus berkembang, dan Insya Allah kita dorong pencak silat masuk olimpiade," tambahnya.
Dilanjutkan Bambang, infrastruktur itu pasti identik dengan kebutuhan semen. Namun, kebutuhan semen yang harusnya naik 350%, ternyata hanya naik 10 persen.
Bambang yang kini maju sebagai Caleg DPR-RI dapil Jatim 1 mempertanyakan anggaran yang sudah direncanakan itu.
"Kalau dikatakan Semen yang ternyata dibutuhkan itu 10% dari yang seharusnya 300% atau 350%, ini berarti kita bisa mengatakan pembangunan infrastruktur ini abal-abal atau asal asalan," tuturnya.
Dia pun menjelaskan, lazimnya negara yang sedang membangun infrastruktur seharusnya diikuti dengan pertumbuhan ekonomi. Karena satu step pembangunan infrastruktur akan membawa efek multiplierekonomi.
Ditambah lagi dengan adanya 16 kebijakan paket ekonomi pemerintah yang jika diimplementasikan dengan baik, maka dapat mendongkrak percepatan ekonomi nasional.
"Tapi nyatanya pembangunan yang masif tidak menyerap lapangan pekerjaan yang cukup signifikan," tegasnya.(plt)