JAKARTA(TEROPONGSENAYAN ) --Dua bulan jelang gelaran Pemilu dan Pilpres 2019,Kemendagri menyoroti potensi politik uang di masyarakat.
Hal inimenjadi tema dalam Kemendagri Media Forum(KMF) yang di gelar pada Jumat (8/02/2019) di Press Room Gedung A Kementrian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.
Dalam kesempatan ini, hadir sejumlah narasumber antara lain,Direktur EksekutifSindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), August Mellaz, Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi, dan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen Kemendagri), Bahtiar.
Direktur EksekutifSindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), August Mellaz memaparkan, bahwa politik uang di Pemilu 2019 berpotensi mengalami peningkatan dari pemilihan umum pada 2014 silam.
Hal ini didasarkan beberapa hal diantaranya, pertama, sistem dan mekanikal pemilu tidak berubah dari 2014. Artinya, sisi personal atau orientasi kompetisi pemilu masih berbasis calon legislative dibandingkan partai politik.
Kedua, orientasi kompetisi Pemilihan Legislatif 2019 tetap berbasis pada sisi popularitas dan personalitas calon legislatif.
Ketiga, untuk bisa terpilih, maka setiap calon legislatif tetap akan berupaya meningkatkan popularitasnya, meningkatkan aktivitas kampanye, dan secara personal membiayainya.
“Dari total laporan senilai Rp 427.151.741.325 oleh 16 partai politik. Total sumbangan calon legislatif Rp 337.856.293.303 atau 79,10 persen. Sedangkan partai 20,09 persen, sisanya sumbangan perseorangan. 79,10 persen penerimaan dana kampanye dari calon legislatif, secara konsisten menunjukkan orientasi personal di Pileg 2019 sama kuatnya dengan Pileg 2014” papar August.
Selanjutnya, Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi mendefinisikan politik uang sebagai transaksi antara politisi atau parpol dengan pemilih. Ia pun mengaku pesimis Pemilu 2019 tidak akan dinodai dengan politik uang.
Pasalnya, berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2014, sebanyak 33 persen masyarakat mengaku menerima politik uang. Bahkan Indonesia menempati peringkat terbesar ke-3 di dunia dengan praktik politik uang negara demokrasi di dunia.
“Tahun 2014, saya melakukan penelitian dengan berbagai metode pertanyaan pada responden, didapat bahwa sebanyak 33 persen masyarakat mengaku menerima praktik politik uang, artinya, 1 : 3 masyarakat menerima politik uang. Bahkan yang lebih menyedihkan, Indonesia menempati peringkat terbesar ke-3 di dunia dengan praktik politik uang di dunia” papar Burhanuddin.
Burhanuddinjuga melihat kemungkinan politik uang akan menjadi hal yang masih akan ditemui pada Pemilu 2019. Pasalnya, aktor calon legislatif bertambah signifikan karena penambahan daerah pemilihan (Dapil) dan kursi di DPR maupun beberapa kursi di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
“Pertarungan antara calon legislatif di Pileg 2019akan lebih banyak aktor (Caleg) dari 2014 karena Dapil dan kursi nambah, sementara media massa dan masyarakat lebih fokus pada Pilpres sehingga Caleg di lapangan akan lebih leluasa tanpa pengawasan” ungkap Burhanuddin.
Menanggapi keduanya, Kapuspen Kemendagri, Bahtiar menyebut lapangan pertarungan Caleg akan lebih terbuka luas dengan Pileg yang digabungkan pelaksanaannya dengan Pilpres.
“Ruang-ruang bibit politik uang sebagai racun demokrasi makin terbuka lebar dengan situasi sekarang ini. Apalagi kita melihat tawaran gagasan para kandidat di lapangan relatif kurang terungkap kpd pemilih apa yg menjadi ciri pembeda masing2 caleg dan sulit dibedakan perbedaan tawaran gagasan masing2 caleg karena isunya fokus pada Pilpres,” ucap Bahtiar.
Meskipun demikian, Bahtiar meminta semua pihak optimistis tuk bersama membasmi bibit racun demokrasi yang berupa politik uang ini agar tidak merusak kualitas demokrasi di Indonesia.
"Kita harus memiliki sensitivitas untuk mengungkap cara-cara baru penerapan politik uang. Yang penting terhadap temuan para peneliti ini, bahwa kita siuman (sadar) bahwa ada keadaan yang memungkinkan adanya politik uang dan peluang adanya potensi kemungkinan peningkatan politik uang. Kualitas demokrasi kita jangan sampai menurun akibat ancaman money politik” pungkasnya. (Alf)
