JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sebagai BUMN terbesar dengan potensi kekayaan alam yang melimpah, PT. Pertamina yang membawahi Minyak dan Gas Indonesia terus mengalami kerugian.
Pada tahun 2018 lalu, tercatat Pertamina mengalami defisit migas, dan pada kuartal III 2018, Pertamina hanya mendapatkan laba sebesar Rp.5 Triliun, jauh dibawah laba pada priode yang sama di tahun 2017 sebesar Rp.35 Triliun.
Menurut Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (ALASKA), alasan jebloknya laba Pertamina yang disebabkan oleh melemahnya rupiah adalah alasan mengada-ada. Karena, pada akhir tahun 2018, ditengah situasi rupiah yang terus melemah, Pertamina menyebutkan bahwa Pertamina tetap mendapat untung meskipun harga BBM tidak mengalami perubahan.
Koordinator ALASKA, Adri Zulpianto mengungkapkan, bahwa selama ini Pertamina tidak terbuka terkait alasan-alasan kerugian yang menimpa perusahaan tersebut, karena Pertamina memiliki potensi besar dengan segala sumber daya alam dan kran import yang dikuasainya.
Kerugian yang diderita selama ini, Adri menilai, karena terkait dengan pengelolaan anggaran yang salah kelola.
"Hal ini terlihat dari adanya direksi yang masuk KPK, dan kebobrokan ini mengindikasikan bahwa Pertamina masih menjadi sarang para koruptor," kata Adri dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (12/2/2019).
Selain ada kerugian PT. Pertamina, Adri mengaku, pihaknya juga menemukan adanya potensi kebocoran anggaran PT. Pertamina dari 2015 sampai 2018 sebesar Rp.3.9 triliun dan USD.1.040.981.966.
"Munculnya kebocoran anggaran Pertamina di saat saat menjelang Pilpres 2019, memang sangat aneh dan fantastis," paparnya.
Dengan adanya potensi kebocoran tersebut, lanjut Adri, Pertamina harus menanggung beban hutang yang mengakibatkan defisit migas dan jebloknya laba. Jika kebocoran ini tidak ditanggulangi, maka kerugian Pertamina akan terus berlanjut.
"Dengan adanya jeblok laba pertamina dan begitu besarnya potensi kebocoran pertamina, Maka kami dari ALASKA meminta kepada DPR untuk segera memanggil Direktur Pertamina, Nicke Widyawati untuk segera dievaluasi atas kepemimpinan Pertamina yang bisa dinilai kurang cocok dan bagus," tegas Adri.
"Dan kami juga meminta kepada KPK untuk segera memanggil Nicke Widyawati atas adanya kebocoran anggaran sebesar Rp.3.9 triliun dan USD.1.040.981.966 menjelang Pilpres 2019 ini," Adri menambahkan. (Alf)
