Aku menulis untuk mengingatkan mu, bahwa sesungguhnya kursi yang kau duduki sebagai Wakil Ketua DPR meski tanpa fraksi adalah sebuah amanah dan isyarat, bahwa tidak ada yang boleh berbuat semena mena di Republik ini. Semua Warga Negara sama di mata hukum ketika ada warga negara yang melanggar hukum.

Dalam kasus Ahmad Dhani, sebaiknya anda tidak melihatnya hanya dari sisi Ahmad Dhany yang anda sebut sbg sahabat Anda. Tapi coba lihat dari sisi penegakan hukum nya. Pernyataan Anda bahwa “kalian sudah terlalu lama menganggap bahwa hukum adalah alat dari kepentingan politik “ itu seperti memercik air didulang.

Bagi saya pernyataaan anda sangat sarat kepentingan politik kelompok. Contoh, ketika ada seorang penceramah yang menurut anda pengeritik berat pemerintah menganiaya santrinya dan orang tua anak tersebut melaporkan tindakan penganiayaan tersebut lalu pihak yang berwajib memproses yang bersangkutan secara hukum, anda juga tidak bicara dari sisi anak yang dianiaya, tetapi justeru cenderung membela sang penganiaya rakyat dengan dalih terlapor sudah ditarget dan sebagainya.

Sebagai wakil rakyat seharusnya anda melindungi rakyat bukan melindungi genk dan kelompok anda saja.

Sebagai wakil pimpinan DPR tanpa fraksi, sekaligus juga sebagai wakil rakyat, sangat tidak pantas jika kritisi anda hanya pada pemerintah, tetapi anda membiarkan bahkan mencari pembenaran atas pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh sahabat dan genk anda tersebut. Sungguh disayangkan anak muda cerdas seperti anda mengambil jalan yang keliru dalam menempatkan diri sebagai wakil rakyat yang seharusnya berfikir cerdas dan membangun.

Jika memang anda bilang nyali Ahmad Dhani besar, harusnya anda tidak ribut melakukan pembelaan sana sini. Biarkan yang bersangkutan mempertanggung jawabkan perbuatan nya sebagai laki-laki.

Anda juga salah ketika menyatakan langsung ditahan, seolah-olah tanpa proses! Penggiringan opini publik anda sangat buruk dan terasa sangat oposan.

Bung Fahri, kalimat “ bajingan, pantas diludahi “ sepertinya bukan merupakan masalah bagi anda, penceramah ngebuki santrinya sepertinya juga masalah sepele bagi anda. Tapi penegakan hukum sepertinya masalah bagi anda. Sampai sampai anda berniat membubarkan KPK karenanya.

Melihat cara bersikap dan berfikir anda, dapat saya pastikan sepertinya anda seorang yang anti penegakan hukum dan hukum cuma buat orang lain bukan untuk sahabat dan genk anda saja.

Yang lebih provokatif lagi ketika anda mengkaitkan SARA dgn penegakan hukum. Seolah olah pengadilan “mendendam “ dan akhirnya menggunakan hukum sebagai media balas dendam ! Astagfirullah, ngucap Bung !! Pernyataan anda sudah sangat tendensius.

Menurut saya anda adalah salah satu pelaku hukum tajam ke orang lain dan tumpul ke sahabat dan genk karena yang anda kritik cuma orang lain, tapi tidak pernah mengadvokasi sahabat dan genk anda agar tidak melanggar hukum.

Sama sama kita lihat saja nanti, mana yang pantas disebut rezim diktator dan mana yang tidak diktator, karena rezim diktator adalah rezim yang pemimpin nya melakukan intervensi hukum dengan menyatakan diri nya sebagai chief of law enforcement officer (panglima tertinggi dalam penegakan hukum). Sedangkan yang diamanat kan dlm UUD Otorotas penegakan hukum itu dilaksanakan oleh kehakiman. Karena presiden tidak diberikan kewenangan oleh UUD 1945 sebagai legal entity yang memiliki Otoritas untuk melakukan penegakan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 UUD 1945.

Saudara fahri yth, sebaiknya anda tabayun pada yang Ahli dan tidak sembarangan bicara, Karena kualitas dan statement bicara saudara mencerminkan kecerdasan dan keberfihakan saudara sebagai wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan sebagai Wakil rakyat yang independence dan professional dalam penegakan hukum. (*)