Berita
Oleh Alfian Risfil pada hari Sabtu, 16 Feb 2019 - 17:24:02 WIB
Bagikan Berita ini :

Pertanyakan Kredibilitas Hamdi Muluk, Husin Yazid: Dia Profesor Ahoker

tscom_news_photo_1550312642.jpg
Prof Hamdi Muluk (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Hamdi Muluk menuding Indomatrikcuma ganti nama dari Puskaptis.

Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid pun menyerang balik Hamdi. Dia mempertanyakan kredibilitas Hamdi yang belakangan diketahui berafiliasi politik dengan Ahoker pada Pilgub DKI 2017.

Yazid menyebut Hamdi tidak independen dan melibatkan lembaga survei yang ada di bawah naungan Persepi untuk mendukung Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok di Pilgub DKI 2017.

Hal ini disampaikan Yazid, sekaligus mengklarifikasi pernyataan Hamdi yang sebelumnya mengungkit soal Puskaptis yang dikeluarkan dari Persepikarena dituding manipulatif karena quick count di Pilpres 2014 berbeda dari lembaga survei lainnya dengan memenangkan Prabowo-Hatta Rajasa.

"Justru Profesor Hamdi Muluk yang ganti nama dari ketua jadi anggota. Karena sebagai ketua dewan etik dia tidak independen. Keberpihakan kepada calon-calon. Dan bahkan disinyalir menyuruh beberapa anggotanya di Persepi untuk mendukung calon tertentu. Contoh di Pilgub DKI 2017, dia kan Ahoker," ungkap Yazid saat dihubungi, Sabtu (16/2/2019).

Yazid juga mempertanyakan kenapa 9 lembaga survei yang berada dibawah besutan Hamdi Muluk tidak diaudit pasca terbukti melakukan kebohongan publik. Hal ini disampaikan Yazid merujuk pada hasil 9 lembaga survei yang menempatkan Ahok sebagai pemenang Pilgub DKI, yang ternyata hoax.

Setelah mendukung Ahok di Pilgub DKI 2017, Yazid menduga Hamdi bersama beberapa lembaga survei di bawah Persepikini mendukung capres petahana Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Saya berasumsi. Dulu dia kan Ahoker. Sekarang dia disinyalir ke Jokowi. Karena dia membawahi beberapa lembaga survei yang dulu ke Ahok ini. Sekarang kan ke Jokowi, 01," beber Yazid.

Dia juga menyebut Hamdi tak punya pengalaman. Alasan-alasan ini pula yang disebut Yazid Puskaptis tak bersedia untuk diaudit pada Pilpres 2014 lalu.

"Kedua, saya pertanyakan integritas, kredibilitas, plus kompetensi dari Prof Hamdi Muluk karena dia belum punya pengalaman dalam survei bupati, wali kota, dan gubernur.Sementara saya, dari 2014 sudah lakukan 350-an untuk bupati-wali kota. Plus 34 provinsi. Dan presiden 2004-2009. Artinya dia tak punya kompetensi. Untuk apa saya diperiksa orang tak berpengalaman dan kredibilitasnya dipertanyakan," kata Yazid.

Sebelumnya diberitakan, Indomatrik mengeluarkan survei terkait Pilpres 2019. Hasilnya, elektabilitas Prabowo-Sandiaga semakin mendekati Jokowi.

Anggota Dewan Etik Persepi, Hamdi Muluk, mengatakan Indomatriktidak terdaftar di Persepi. Hamdi kemudian mengungkit soal hasil quick count Pilpres 2014 dari Puskaptis yang berbeda dengan perhitungan real count KPU.

Quick count Puskaptis, menyatakan elektabilitas Prabowo-Hatta Radjasa unggul dari Jokowi-Jusuf Kalla. Padahal kebanyakan lembaga survei mengumumkan kemenangan Jokowi-JK.

Hamdi kemudian mengungkit Puskaptis yang tak mau diaudit terkait quick count tersebut. Hamdi kemudian meminta masyarakat skeptis dengan melihat rekam jejak penyelenggara riset.

"Publik harusnya tidak melupakan rekam jejak Yazid dalam kasus kesalahan quick count di 2014. (Indomatrik) itu ganti nama saja (dari Puskaptis)," tandas Hamdi,Sabtu (16/2/2019). (Alf)

tag: #pilpres-2019  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Bank DKI Raih Penghargaan Indonesia Best 50 CEO 2024

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali meraih apresiasi dari lembaga independen, kali ini dari media The Iconomics sebagai Indonesia Best 50 CEO pada Kategori Bank Daerah, yang diserahkan ...
Berita

Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Meluncur, Lebih Responsif, Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) luncurkan Katalog Elektronik Versi 6 pada Kamis (28/3) di Jakarta. Inovasi terbaru yang dibangun untuk ...