JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi II DPR RI Eddy Kusuma Wijaya mengingatkan pemerintah untuk memperjuangkan hak pilih warga yang tinggal di wilayah perbatasan Kalimantan Utara.
Pasalnya, tak sedikit masyarakat perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, khususnya di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau yang belum memiliki KTP-Elektronik.
"Dari hasil laporan pemerintah daerah sudah lumayan bagus, namun yang menjadi persoalan bahwa masih banyak penduduk perbatasan di Kaltara yang belum mempunyai NIK," kata Eddy di Jakarta, Selasa (19/2/2019).
Menurut politisi dari F-PDI Perjuangan ini, penduduk perbatasan rentan adminisitrasi kependudukan karena faktor geografis dan kondisi wilayah tersebut.
Selain itu, karena lebih dekat dengan Malaysia, tak jarang mereka memiliki identitas kependudukan Malaysia.
"Mereka adalah masyarakat perantau kebanyakan dari Sulawesi dan jadi imigran ke Malaysia tidak dilengkapi dengam surat-surat administratif. Pulang dari Malaysia mereka tinggal di pedesaan-pedesaan di Kaltara ini, sehingga belum terdaftar secara administrasi pemerintahan maupun kependudukan," jelasnya.
Ia menambahkan, hal ini memerlukan kerja keras dari pemerintah daerah untuk kembali mendaftarkan masyarakat yang tinggal di daerah terluar.
"Kita akan dorong Menteri Dalam Negeri untuk segera mendaftarkan lagi agar mereka dapat menyalurkan hak pilih mereka dalam pemilu mendatang," terangnya.
Kendati demikian, Eddy mengapresiasi Kaltara dalam mempersiapkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang. Hal tersebut dibuktikan dengan 97 persen warga yang dari 643.253 jiwa penduduk Kaltara telah melakukan perekaman KTP-el.(plt)