JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Capres petahanaJokowimenyinggung soal tanah hak guna usaha (HGU) Prabowo Subianto saat debat putaran kedua Pilpres 2019, Minggu (17/2/2019) kemarin.

Sekretaris Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hanafi Rais menilai pertanyaan itu bukti Jokowi tidak memahami tentang negara.

"Jadi kalau pertanyaan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo mengatakan Pak Prabowo memiliki tanah sekian hektare itu seperti yang di debat itu, dia sebenarnya nggak paham negara," kata Hanafi di Seknas Prabowo-Sandiaga, Jalan Hos Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).

Dia menegaskan proses Prabowo mendapatkan tanah HGU tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Hanafi lalu menyinggung soal kesediaan Prabowojika tanah berstatus HGU itu diambil kembali oleh negara.

"Jadi ya saya kira nothing to lose kalau Pak Prabowo. Kalau mau dikejar kesalahan di mana kesalahan justru bukan di Pak Prabowo, karena Pak Prabowo menjalankan itu semua sesuai dengan kaidah hukum yang ada, sesuai prosedur yang jelas legal," jelas putra Amien Rais itu.

"Justru pertanyaan itu yang salah karena itu menunjukkan kekeliruan atau ketidakpahaman seorang Jokowi yang sudah menjadi presiden selama hampir 5 tahun ini soal HGU," imbuh Hanafi.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga menanggapi soalkepemilikan ribuan hektar lahan di Kalimantan oleh Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Menurut JK hal itutelahsesuai aturan.

Bahkan, izin penggunaan lahan atas dasar Hak Guna Usaha (HGU) itu pun diteken JK sendiri saat masih menjabat sebagai wakil presiden pada tahun 2004-2009 silam.

"Pak Prabowo memang menguasai, tapi sesuai UU, sesuai aturan, apa yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih," kata JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (19/2/2019).

JK mengatakan, lahan itu awalnya berada di bawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) lantaran mengalami kredit macet di Bank Mandiri. Prabowo kemudian mendatangi JK untuk membeli lahan tersebut.

JK pun mengizinkan pembelian lahan itu namun dengan syarat pembayaran dilakukan secara tunai senilai US$ 150 juta.

"Datang Pak Prabowo mau beli. Saya tanya 'you beli tapi cash, tidak boleh utang'. Dijawab 'siap'. Dia akan beli dengan cash, dibelilah itu. Jadi itu hak (guna)," katanya.

Setelah Prabowo meminta lahan tersebut, JK pun langsung menghubungi Agus Martowardojo yang saat itu masih menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri.

"Saya bilang 'ini ada jenderal yang jadi pengusaha', saya kasih tahu Agus, 'kasih ini (lahan) tapi cash, tidak boleh utang lagi'," ucap JK saat itu.

Sebelum Prabowo meminta kepemilikan lahan tersebut, JK pun telah menyampaikan pada Agus agar memberikan lahan itu kepada orang Indonesia. Sebab, saat itu ada warga negara Singapura dan Malaysia yang juga tertarik untuk membeli lahan tersebut.

"Saya minta ke Agus untuk diberikan ke pribumi, supaya jangan jatuh ke luar negeri (asing). Ada orang Singapura dan Malaysia waktu itu mau beli. Daripada orang lain yang ambil kan, yang penting sesuai aturan dan dibayar cash di Mandiri. Saya tidak izinkan kalau tidak cash," terang JK.

Pembahasan soal kepemilikan lahan ini muncul dalam debat capres yang digelar Minggu (17/2/2019) malam. Capres petahana Jokowi menyebut Prabowo memiliki 120 ribu hektar lahan di Aceh Tengah dan 220 ribu hektar lahan di Kalimantan Timur.

Prabowo pun mengakui bahwa ia memang memiliki ratusan ribu lahan di wilayah tersebut namun dalam bentuk HGU.

Dia bahkan menyebut kalau lahan itu sewaktu-waktu bisa diambil oleh negara dari dia yang saat ini memiliki izin untuk mengelola.

"Jadi, itu (lahan) adalah milik negara jadi setiap saat negara bisa ambil, kembalikan itu semua," kata kata Prabowo saat debat capres putaran keduadi Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2) malam kemarin.

Meski begitu kata Prabowo dirinya lebih berhak untuk mengelola lahan tersebut daripada diserahkan untuk dikelola oleh asing.

"Tapi kalau jatuh ke asing lebih baik saya yang kelola. Karena saya nasionalis dan patriotik," ucap Prabowo.(Alf)