Jakarta

Pengamat: Dugaan Korupsi di Dinkes DKI Sudah Stadium 5

Oleh Alfian Risfil pada hari Kamis, 21 Feb 2019 - 14:06:16 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

tscom_news_photo_1550732776.jpg

Kantor Dinkes DKI Jakarta (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sejumlah kalangan menyoroti beberapa masalah yang hingga kini masih membelit Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta.

Direktur Eksekutif Indonesia for Transparency and Accountability (Infra), Agus A. Chairudin mengatakan, Dinkes DKI merupakan salah satu SKPD yang sarat masalah. Mulai dari dugaan kasus korupsi, kejanggalan proses lelang jabatan, sampai belum optimalnya pelayanan kesehatan di RSUD dan Puskesmas.

Bahkan, dia menyatakan, bahwa dugaan korupsi di tubuh Dinkes DKI sudah stadium 5. 

Karena, dalam catatan Agus, sejak era Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dugaan korupsi sudah berjejaring di tubuh Dinkes DKI. 

Hal ini diawali dengan disposisi Ahok ke Sekda untuk menunjuk PT Askes menjadi verifikator Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang belum ada payung hukumnya, karena saat itu masih berlaku GAKIN/SKTM. 

Selain itu, kata Agus, ada pengaturan posisi strategis di Dinkes, dimana posisi strategis tersebut dipegang oleh satu gerbong yang solid demi untuk melanggengkan gurita KKN sistematis. Mulai dari projab, pembangunan, pengadaan alkes sampai katering RSUD dan PHL. 

"Ironisnya TGUPP diduga kuat sudah ikut nyaman dengan pola gurita KKN sistematis tersebut. Sehingga Gubernur Anies Baswedan terkesan hanya tegas dalam retorika anti KKN yang nota bene malah menutup mata terjadinya keberlanjutan dugaan korupsi dalam tubuh Dinas Kesehatan," kata Agus di Jakarta, Kamis (21/2/2019). 

Selanjutnya, Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta, DR Rahmatulloh mengatakan, bahwa dari proses lelang jabatan 2018 pihaknya menemukan banyak kejanggalan. 

Namun, menurut dia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sekda DKI Saefullah tetap melanjutkannya sampai pelantikan pejabat hasil lelang yang bermasalah tersebut. 

"Untuk posisi kepala Dinas Kesehatan, ada kejanggalan dimana insinyur masuk ke dalam kadidat kepala Dinas Kesehatan. Ini tentunya menabrak UU ASN dan Permenkes," kata Rahmatulloh.

Rahmatulloh juga menyayangkan Anies yang tetap melantik Widyastuti sebagai pimpinan Dinas Kesehatan meski tahapan lelang jabatan sarat kontroversi. 

"Seharusnya Anies menahan dulu pelantikan, sampai ada klarifikasi dari Sekda Saefullah sebagai ketua Tim Pansel. Kenapa ada insinyur masuk ke dalam kandidat kepala Dinas kesehatan. Sehingga tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat," ujar Rahmatulloh. 

Ketua Gerakan Muda Nusantara (Gema Nusantara), Asep Firdaus juga menilai Dinkes DKI saat ini masih sama dengan Dinkes DKI saat zaman Ahok. 

Pasalnya, Dinkes DKI diisi oleh orang-orang yang diduga terlibat kasus korupsi masa lalu. Sehingga kerja mereka saat ini adalah lebih fokus menghilangkan jejak korupsi masa lalu dan melanjutkan korupsinya di masa sekarang. 

Asep mengungkapkan, bahwa di tingkat bawah saat ini pelayanan makin kacau. Contohnya ada Puskesmas yang sudah menutup pendaftarannya pukul 12.00 WIB. 

"Malah ada dokter gigi di Puskesmas buka praktik pribadi dengan menggunakan fasilitas Puskesmas. Ada banyak petugas kesehatan yang tidak mengajukan izin tapi bolos kerja karena kuliah, dan masih banyak Puskesmas yang tidak ramah dalam melayani warga yang sakit," papar Asep. 

Asep juga menjelaskan kondisi RSUD, dimana warga dipaksa mengantre sejak pukul 04.00 WIB hanya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. 

Belum lagi dokter yang praktik di poli hanya satu orang, sementara pasien menumpuk. Warga DKI pengguna BPJS juga kesusahan jika membutuhkan pelayanan ICU, ICCU, NICU, PICU dan HCU. 

"Untuk itu Gubernur DKI wajib memonitor kinerja Dinkes dengan ketat. Jangan sampai Dinkes hanya fokus kerja menghilangkan bukti dugaan korupsi masa lalu dan melanjutkan korupsinya di masa kini, tapi tidak fokus terhadap kerja peningkatan pelayanan kesehatan untuk warga DKI," tegas Asep. 

Dihubungi terpisah, Kadinkes DKI Jakarta, Widyastuti belum memberikan tanggapan apapun atas sorotan kinerjanya ini. Pesan singkat yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp pun hanya bertanda centang biru, yang menandakan pesan itu hanya dibaca semata. (Alf)

tag: #pemprov-dki  #dki-jakarta  

Bagikan Berita ini :

Kemendagri RI
advertisement