JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Era reformasi yang dimotori elemen cendikiawan dan aktivis mahasiswa ternyata mengalami pergeseran. Pasalnya, kini arah kebijakan ekonomi pemerintah justru banyak dipengaruhi gerakan neoliberalisme global.

Mantan Ketua Presidium Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia,Kristiya Kartika mengatakan, kelompok neoliberalisme ituingin memperkokoh kekuasaan ekonomi dan bisnis di Indonesia.

Bahkan, kata dia, mereka ingin merubah ideologi pancasila dengan ideologi neoliberalisme.

"Ini semua terjadi, karena Amandemen pasal-pasal UUD 1945," kataKristiya di acara "Diskusi Terbatas dengan tema: Dekrit Presiden Kembali Ke UUD 1945 Pra-Reformasi: Langkah Awal Yang Strategis Pasca-Pemilu 2019 ?", di The Founding Fathers House (FFH), Jl. Prapanca Raya 101, Jakarta, (21/2/2019).

"Secara harafiah, Amandemen UUD 45 itu merupakan upaya meniadakan eksistensi NKRI dengan Pancasila sebagai ideologi nya," ungkap Kristiya yang juga Ketua Lembaga Pengkajian dan Pendidikan Swadaya Nasional (LPPSN).

Sementara itu,mantan Ketua Tim Evaluasi Pemilu 1999,Edwin Soekowati menyampaikan, bahwa Amandemen UUD 45 itu merupakan bentuk penjajahan neoliberalisme terhadap Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bahkan, menurutnya, mereka melalui antek-anteknya berupaya membentuk negara baru dengan mengubah UUD 45 menjadi UUD 2002.

"Ini bentuk perampokan yang tidak disadari oleh komponen bangsa Indonesia, padahal sejatinya UUD 45 merupakan wujud jati diri bangsa," katanya.

"Saat ini ada momentum international, banyak negara kembali ke jati diri bangsanya. Sehingga trend itu mesti menular ke bangsa Indonesia, kembali ke jati diri bangsa Indonesia merupakan langkah strategis mengembalikan kedaulatan bangsa," tukas Edwin.

Menanggapi hal itu, seorang peserta diskusi, Wibawa Nugraha mengatakan, bahwa kembali ke UUD 45 sudah menjadi kebutuhan bangsa Indonesia. Sehingga diperlukan strategi dan kepemimpinan nasional yang legitimate.

Karena itu, perlu adanya langkah-langkah pembentukan gerakan sosial dari seluruh komponen Blbangsa. Bisa juga lewat dekrit.

"Tanpa terciptanya sosial movement, pembentukan jaringan yang masif, upaya untuk kembali ke UUD 45 akan mengalami kegagalan," tandasnya.

Di akhir diskusi, Suryo Susilo pemandu diskusi mengatakan, bahwa dekrit presiden kembali ke UUD 45 merupakan jiwa dari kembali ke kedaulatan jati diri bangsa.

Oleh sebab itu, perlu adanya edukasi ke masyarakat untuk membentuk kesadaran kolektif.

"Rakyat harus disadarkan secara masif, kembali ke UUD 45 merupakan landasan strategis untuk kembali ke kedaulatan bangsa," ucap Suryo. (Alf)