PAPUA (TEROPONGSENAYAN) --Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyampaikan komitmen politiknya untuk mewujudkan Papua Adil Makmur jika diberi mandat oleh rakyat dan terpilih dalam Pilpres 2019.
Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN), Prabowo-Sandi, Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso saat menghadiri pembekalan Caleg Gerindra baru-baru ini di Jayapura, Papua.
Dalam sambutannya, mewakili Ketua Umum Partai Gerindra, Djoksan panggilan akrabnya, menyatakan, bahwa Prabowo-Sandi telah mendengar dan mencermati aspirasi masyarakat Papua yang disampaikan oleh Ketua DPD Gerindra Papua Yanni, SH dan 29 DPC Gerindra se-provinsi Papua dalam berbagai kesempatan.
Prabowo-Sandi bukan hanya mendengar tetapi juga telah mempelajari secara serius berbagai problem pembangunan yang dirasakan masyarakat Papua, termasuk kebijakan-kebijakan yang telah ada sebelumnya yaitu Otonomi Khusus Papua.
Prabowo-Sandi berpendapat permasalahan di Papua tidak cukup diselesaikan hanya dengan pemberlakuan Otonomi Khusus, tetapi harus disertai dengan kebijakan-kebijakan strategis yang mampu mendorong efektivitas implementasi Otonomi Khusus serta sinergitas strategi dan kebijakan-kebijakan nasional lainnya.
Tiga Isu Penting
Sementara itu Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Papua Yanni dalam keterangan persnya, Jum"at (22/2/2019) mengatakan, setidaknya terdapat tiga isu penting yang menjadi komitmen politik Prabowo-Sandi untuk mewujudkan Papua yang Adil dan Makmur.
Pertama, adalah Pemekaran Papua menjadi 5 provinsi berdasarkan 5 wilayah adat
Prabowo-Sandi menilai bahwa Provinsi Papua memiliki wilayah yang sangat luas dengan sumberdaya alam yang sangat potensial sehingga sudah saatnya dimekarkan menjadi minimalal 5 provinsi.
"Melalui pemakaran ini maka pembangunan di semua sektor pada 5 wilayah adat tersebut dapat dipacu secara lebih cepat, karena akan ada 5 APBD Provinsi disitu," kata Yanni.
Yanni menjelaskan, Pulau Papua memiliki 5 wilayah adat yaitu: Mamta, Anim Ha, Saereri, Mee Pago, dan La Pago.
Kedua, Alokasi Otonomi Khusus diberlakukan secara parmanen
Menurut Yanni, otonomi khusus bagi papua termasuk Aceh merupakan amanat negara yang telah dijamin dalam konstitusi. Oleh karena itu sangat tidak tepat jika alokasi dana otonomi Khusus yang diatur dalam undang-undang sekarang memiliki jangka waktu tertentu, ini sangat tidak tepat dan keliru.
Kalau negara sudah menetapkan papua sebagai wilayah dengan kekhususan tertentu, maka harus disertai dengan kekhususan dalam konteks anggaran.
"Tidak boleh kekhususannya parmanen, kemudian anggarannya bersifat temporel, Ini keliru. Jadi Prabowo-Sandi berkomitmen merubah cara pandang negara terhadap papua dalam konteks penerapan otonomi Khusus," kata Yanni.
Isu Ketiga adalah penempatan putra-putra terbaik papua di semua kementerian.
Papua memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar dan hampir semua jenis sumberdaya alam itu ada di Papua. Oleh karena Prabowo-Sandi berkomitmen untuk memberikan akses yang lebih besar kepada putra-putri terbaik papua menduduki jabatan-jabatan strategis di semua kementrian.
"Jadi bukan hanya 1 orang menteri sebagaimana yang selama ini terjadi, tetapi juga harus ada pada jabatan-jabatan struktural di semua kementrian," kata Yanni.
Ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Yanni menekankan sejumlah nama kementerian yang seharusnya menempatkan putra Papua dalam jabatan struktrual karena sangat relevan bagi pengembangan potensi Papua. Nama-nama kementerian tersebut antar lain: Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pariwisata. (Alf)
