JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Ke-3,di kantor DPP LIRA Jl Tebet Timur Dalam, Jakarta Selatan, Sabtu (2/3/2019).
Dalam Rapimnas ini salah satu yang paling disorot adalah maraknya pencatutan merek LIRA oleh pihak-pihakyang tak bertanggung jawab, demi kepentingan politik praktis di Pemilu dan Pilpres 2019.
Presiden Olivia Elvira Ollies Dataumenyerukan kepada seluruh anggotanya di berbagai daerah agar proaktif melaporkan jika melihat adanya pelanggaran dan pencatutan merek LIRA.
Sebab, dia menegaskan, bahwa ormas LIRA yang sah secara hukum adalah yang dipimpinnya dan memutuskan untuk tidak terlibat politik praktis.
Olivia pun mengaku tidak bertanggug jawab terhadap manuver-manuver pencatutan yang dilakukan oleh oknum demi kepentingan Pemilu.
Dalam kesempatan ini, Olivia juga mengatakan, pihaknya telah mendapatkan sertifikat Hak atas Karya Intelektual (HAKI).
Karenanya, dia meminta seluruh jajaran pimpinan DPW, DPD serta pimpinan tingkat kota/kabupaten untuk membantu melakukan sosialisasi soal legalitas Pendaftaran Merek LIRA ke seluruh intansi pemerintah terkait di wilayah masing-masing.
“LIRA yang asli telah memiliki kekuatan hukum yang sah berdasarkan Sertifikat Merek dari Kemenkumham RI dengan Nomor Pendaftaran : IDM000637885 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Januari 2019,” ujar Olivia didampingi Ketua Dewan Pembina DPP LIRA, Habib Abubakar Alhabsy, Sekjen DPP LIRA, Budi Siswanto, Wasekjen Andi Wijaya, serta perwakilan DPD dari berbagai daerah di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan lainnya.
Rapimnas ini juga dihadiri sejumlah perwakilan pengurus dan kader dan pimpinan daerah di seluruh Indonesia.
“Para pimpinan daerah harus bisa menertibkan penyalahgunaan LIRA. Kalau ada oknum yang bukan anggota kita, menggunakan nama lembaga kita, harus ditindak tegas. Dilaporkan kepada pihak yang berwenang,” tegas Olivia sambil mengancam pimpinan daerah yang mengabaikan perintah ini akan dicopot.
“Kalian yang tidak bekerja sesuai mekanisme organisasi akan saya ganti. LIRA tidak pernah kekurangan kader berjiwa pemimpin,” katanya menambahkan.
Sementara itu, Habib Abubakar yang juga anggota Komisi III DPR-RI menyampakan selamat kepada LIRA yang telah memiliki kekuatan hukum dengan terbitnya sertifikat tersebut.
“Saya ucapkan selamat kepada kita semua yang telah memiliki payung hukum. LIRA dibawah pimpinan Olivia keberadaannya telah diakui pemerintah dan pihak manapun dilarang keras menggunakan nama LIRA,” tegas Habib Abubakar sambil menambahkan seluruh anggota LIRA tidak perlu ragu lagi atas legalitas lembaga.
Sekjen DPP LIRA, Budi Siswanto menambahkan, bahwa pada Rapimnas ini pihaknya tidak membahas soal dukungan kepada salah satu pasangan Capres-Cawapres pada Pemilu 2019.
“Perlu kami tegaskan bahwa LIRA bersikap netral terhadap Pemilu,” kata Budi.
Sebagai organisasi kemasyarakatan, kata Budi, LIRA bersifat independen dan tidak berafiliasi politik praktis.
Namun, LIRA juga mendukung kadernya yang saat ini tengah ikut berpartisipasi sebagai peserta Pemilu, tim kampanye atau penyelenggara Pemilu.
Menurutnya, saat inj cukup banyak kader LIRA yang maju sebagai calon legislatif tingkat satu maupun dua pada kontestasi Pemilu 2019. (Alf)
