JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Berbagai polemik langsung bermunculan pasca Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedanmelakukan demosi, rotasi, mutasi dan promosi massal pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Tak tanggung-tanggung,Anies melantik 1.125 pejabat eselon II, III dan IV pada Senin (25/2/2019) lalu.
Ketua DPD Gerakan Muda Nusantara (Gema Nusantara) DKI Jakarta, Asep Firdaus mengatakan, pelantikan ribuan pejabat terkesan dilakukan buru-buru.
Sebab, dia memandang, proses pergantian pejabat tersebut dilakukantidak berdasarkan kinerjayang jelas. Hal ini, menurutnya, yang kemudian memunculkan rumor adanya oknum yang memanfaatkan praktik jual beli jabatan didugamengatur penempatan beberapa aparatur sipil negara (ASN) di DKI.
Diketahui, salah satu SKPD yang dirombak adalah Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta.
Menurut Asep, perombakan di SKPD ini banyak membawa pertanyaan di kalangan publik. Sebab banyak pejabat Dinkes yang dilantik Anies merupakan tumpukan ASN yang diduga bermasalah pada masa lalu. Terutama dalam kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dan jabatan.
Asep menuturkan, tumpukan ASN bermasalah itu mulai dari pimpinan tinggi sampai kepala bidang (Kabid).
"Kasusnya macam-macam, seperti kasus penggelapan mobil ambulans di Jakbar, kasus hilangnya berkas pasien Gakin/SKTM, kasus penunjukan langsung verifikator KJS, dan pemotongan dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan)," kata Asep, Selasa (5/3/2019).
Karenanya, Asep mempertanyakan keputusan Anies yang memilih pejabat tanpa melihat rekam jejak pejabat yang diduga bermasalah.Apalagi, dalam Pilkada DKI 2017, beberapa pejabat Dinkes yang saat ini menduduki kursi empuk adalah pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) alias Ahoker.
Sehingga, menurutnya, hal tersebut membuat publikmeragukan kinerja Dinkes DKI akan lebih baik dari era sebelumnya.
"Bisa bisa Dinas Kesehatan malah jadi Dinas Kesakitan jika komposisinya seperti ini. Dan tidak tertutup kemungkinan pajabat yang sekarang hanya untuk menutup korupsi yang dilakukan pejabat masa lalu karena pejabatyang duduk sekarang adalah bagian dari lingkaran pejabat masa lalu," pungkas Asep. (Alf)
