JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Sekretaris Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Hanafi Rais mengatakan, tidak ada upaya untuk mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, apa yang dilakukan oleh tim BPN hanya ingin pemilu jujur dan adil.

"Jadi sama sekali jauh dari upaya-upaya deligitimasi. Justru kita mau menguatkan legitimasi KPU supaya menjadi penyelenggara yang fair dan jujur adil," kata Hanafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Menurutnya, sebagai penyelengara pemilu KPU memang dituntut untuk terbuka kepada masyarakat. Termasuk masalah DPT yang sampai saat ini masih menjadi persoalan.

"Termasuk kalau ada DPT yang kurang pas juga diberi ruang untuk menyampaikan temuan itu sehingga KPU punya dasar untuk memberikan klarifikasi atau pembenahan. Toh dulu waktu kita laporan pertama kali memang ada pembenahan juga kan. Jadi saya kira kita punya komitmen yang sama antara KPU dan BPN bahwa demokrasi ini sejak dari pemilih, penyelenggaraan sampai nanti hari H, itu betul betul berjalan dengan jurdil," kata ia.

Hanafi menyadari persoal DPT sampai saat ini masih menjadi fokus tim Prabowo-Sandi. Pasalnya, hingga kini masih ada temuan-temuan pemilih ganda di lapangan.

"Mengingat banyak temuan yang kita minta klarifikais dari KPU. Kalau memang perlu disampaikan di Bawaslu tentu akan disampaikan ke Bawaslu. (Itu) juga untuk dipastikan karena data pemilih menjadi unsur paling penting dalam demokrasi pada pilpres nanti itu," kata ia.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh tim BPN, sebetulnya untuk menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada KPU.

"Sebagaimana orang sudah mengatakan kecurangan itu sudah terjaid dari sekarang malah gitu. Nah sehingga sekarang kita tidak ingin anasir atau kesan demikian itu semakin kentara dan kita berharap betul KPU bisa melakukan klarifikasi ini secara betul-betul terkait dengan DPT Pilpres itu," papar dia.(plt)