Berita

Sambangi Kantor LPSK, KPK Jawa Tengah Minta Perlidungan dari Teror Politik

Oleh Ferdiansyah pada hari Jumat, 15 Mar 2019 - 18:04:25 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

tscom_news_photo_1552647865.jpg

Presidium KPK Jawa Tengah, Syaifudin Anwar saat menyambangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta, Jumat (15/3/2019). (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan. Hal ini tergambar jelas dengan menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lainnya.

Demikian disampaikan Presidium Kawal Pemilu Kita (KPK) Jawa Tengah, Syaifudin Anwar usai menyambangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta, Jumat (15/3/2019). Dalam kesempatan ini, Syaifudin juga didampingi Adjie Rimbawan, Koordinator KPK DKI Jakarta.

Syaifudin mengatakan, langkah ini ditempuh mengingat posisi saksi yang sangat penting dalam proses peradilan, terlebih dalam momentum Pemilu. Dimana seluruh kasus yang muncul pasti ada hubunganya dengan persaingan antara para peserta pemilu dari legislatif maupun eksekutif. 

Karena itu, sebagai salah satu lembaga yang bergerak dalam lembaga pemantau, pihaknya merasa sangat membutuhkan kepastian dan perlindungan perangkat hukum khusus tentang perlindungan terhadap saksi. 

"Selama perjalanan pemantauan yang dilakukan oleh KPK, salah satu persoalan yang utama adalah banyaknya dari anggota KPK yang mendapat ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak," kata Syaifudin yang didampingi Presdium KPK DKI Jakarta, Adjie Rimbawan. 

Menurut Syaifudin, bahkan pernah anggota di Kerisidenan Semarang diintimidasi oleh seseorang untuk mencabut laporan yang sudah  dimasukan ke Bawaslu. 

"Sehingga banyak anggota KPK yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya karena tidak ada jaminan yang memadai. Terutama jaminan atas hak-hak tertentu ataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi," ujar Syaifudin. 

Syaifudin mengungkapkan, ketiadaan jaminan ini mengakibatkan saksi enggan untuk memberi keterangan yang sebenar-benarnya. Terutama dalam kasus yang berhubungan dengan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. 

Karena seringnya mendapatkan teror, Syaifudin mendorong Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ikut turun tangan melindungi aktivis KPK. 

Hal ini sesuai UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

KPK meminta perlindungan LPSK karena saksi dari KPK membutuhkan jaminan keamanan saat memberikan keterangan kepada pihak terkait. 

"Saksi harus terbebas dari  rasa takut sebelum, pada saat,dan setelah memberikan kesaksian. Jaminan ini penting untuk diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa apalagi hasil dari tekanan pihak-pihak tertentu," terang Syaifudin. 

Syaifudin menambahkan, hal ini sejalan dengan pengertian saksi itu sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP. (Alf)

tag: #pemilu-2019  #pilpres-2019  

Bagikan Berita ini :