Opini

Epidemi Kartu Petahana

Oleh Hasan Rio Sumantri dan Iman Fajri (Komunitas Masyarakat Geregetan; Alumni UMJ dan Praktisi Bisnis) pada hari Senin, 18 Mar 2019 - 19:45:08 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

tscom_news_photo_1552913108.jpg

Manusia kartu (Sumber foto : Istimewa)

Indonesia would have to face one of the biggest threats posed by current globalization: the fragmentation of the states of which the multinational companies will reap the benefits by taking the separated small territories. The weight of such an international crime in the world finance has proven to lead to the Kosovo independence. And organized crime, such as that done by the multinational companies, would like to get rid of the power of state. Therefore they really hope for the fragmentation of the country.

Indonesia harus menghadapi salah satu ancaman terbesar yang ditimbulkan oleh globalisasi saat ini: fragmentasi negara-negara di mana perusahaan multinasional akan menuai manfaat dengan mengambil wilayah kecil yang terpisah. Beratnya kejahatan internasional di dunia keuangan telah terbukti mengarah pada kemerdekaan Kosovo. Dan kejahatan terorganisir, seperti yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, ingin menyingkirkan kekuatan negara. Karena itu mereka sangat berharap untuk fragmentasi negara.

Syahdan, sebelas tahun lalu, tepatnya 24 Maret 2008, di sebuah kampus yang jauh dari hiruk pikuk wacana Jakarta mainstream, pernah ada catatan dari seorang Profesor Aymeric Chauprade, Direktur The French Review on Geopolitics di International College of Defense, Prancis, Kampus itu adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) yang mana kami berdua hadir sebagai alumni kebetulan karena sedang ada urusan merasakan presentasinya menemukan relevansinya dengan momentum pilpres 2019 kali ini.

Tulisan ini keluar dari  wacana mainstream perdebatan publik tertkait pilpres, bahwa ada satu obyek penelitian yang luput dikaji tentang adanya anasir-anasir atas orderan Multinational Corporation (MNC) yang beroperasi senyap di antara dua kubu yang sedang bertikai. Professor Aymeric sudah mengingatkan sebelas tahun yang lalu. Kita semakin dungu jika tidak mencoba mencari tahu akar masalah ancaman terbesar dari keinginan kuat agenda besar di balik  globalisasi revolusi industry 4.0

Logika Di balik Politik Kartu Petahana

Ada banyak perusahaan-perusahaan multinasional yang bermain di Indonesia. Kita hanya melihat pada satu kasus yang kuat yaitu, Freeport McMoran. Padahal dalam setting Ekonomi Politik International dalam konteks Indonesia ada empat negara bermain yaitu Jepang dan Korea Selatan yang malu-malu serta dua negara adidaya Amerika Serikat  dan Republik Rakyat China (RRC). Sejak RRC berhasil invansi menaklukan Taipei dan masuk World Trade Organisation (WTO) tahun 2012 menjadi anggota resmi bernama,  RRC Taipei dunia Ekonomi Politik global menyaksikan perang dagang keduanya. Dimana posisi Indonesia?

Indonesia dalam simpang jalan yang ramai persaingan sebetulnya. Di tengah situasi yang kian kompetitif keras dalam perdagangan, Indonesia masih sibuk konsolidasi elit. Naiknya Joko Widodo menambah daftar pekerjaan rumah ke dalam sebelum bicara global. Dalam kepakarannya Prof Arbi Sanit sudah mengingatkan dalam aras objektif keilmuannya bahwa Jokowi hanya punya dua alternatif yaitu mundur atau bertahan dengan konsolidasi elite-elit baru, membentuk partai partai baru. Nampaknya Jokowi memilih alternatif kedua, konsolidasi elite-elit baru. Timbul pertanyaan lanjutan, duitnya dari mana?

Posisi Indonesia dengan bertahannya Jokowi dalam perspektif Ekonomi Politik International menjadi menarik, Mengutip Ravenhill, bahwa ekonomi politik internasional sebagai “field of enquiry”, yaitu sebagai suatu subjek permasalahan yang fokus utamanya adalah hubungan (interrelationship) antara kekuasaan publik dan pribadi dalam persoalan pengalokasian sumberdaya.

Posisi Indonesia dengan bertahannya Jokowi hingga mulus periode pertama melakukan banyak manuver. Konfigurasi elit berubah, salah satunya dengan membubarkan Petral, dan konsolidasi dengan partai-partai baru sesuatu yang dapat dibaca, Jokowi sedang memainkan kartunya. Kartu itu dia ucapkan secara gamblang pada pertemuan CEO BUMN. Menurutnya cara-cara modern yaitu, sekuritisasi.

Dalam perspektif Ekonomi Politik International ide dan wacana sekuritisasi tidak ujug-ujug hadir di ruang publik. Apalagi diucapkan seorang Kepala Negara dihadapan CEO BUMN. Sejarah wacana sekuritiasasi asset dapat ditarik pada kasus gagal bayarnya perumahan di Amerika Serikat. Sekuritisasi asset adalah pendekatan impor yang intinya berupaya mencari mismatch funding keuangan yang berjangka panjang. Dalam kasus Amerika Serikat  awalnya pembiayaan perumahan buat rakyat. Diradikalisasi Walter B Wriston dan John S Reed dari Citibankers pada pembiayaan kartu kredit. Bahkan Michael Camdessus berseloroh bahwa sekuritisasi adalah pendekatan cabul.

Di Indonesia praktisi seniornya buronan Syamsul Nursalim dengan Bank Dagang Negara (BDN) yang mengkader banyak orang sesudahnya salah satunya Rudjito yang akhirnya memimpin Bank rakyat Indonesia serta banyak lainnya. Wacana khas banker coba diterapkan dengan aneka layanan publik  ini logika akal sehatnya ada agenda tersembunyi dari kelangkaan likuiditas atau uang kontan dari pajak yang disetor rakyatnya. Sampai ada ungkpan satire Prabowo, mohon maaf negeri ini di bangun dari utang. Itulah politik kartu. BPJS contoh kuat lainnya. Teknologi yang seharunya memudahkan dan murah menjadi terbalik di Indonesia.

Rezim SBY sempat dijadikan RUU Sekuritisasi bahkan sempat masuk daftar prolegnas namun kandas begitu saja. Jadi aneh, seorang kepala negara mengusulkan sesuatu yang tiadak ada landasan hukum yang ajeg setingkat Undang-undang. Lebih aneh lagi, bahwa dalam prakteknya sekuritisasi yang dilakukan Jepang, Korsel dan Mbah-nya Sekuritisasi, Amerika Serikat hanya pada pembiayaan perumahan, leasing kendaraan dan kartu kredit. Belum ada rujukan sahih dapat diterapkan pada pembiayaan infrastruktur.

Politik kartu ala bankers yaitu sekuritisasi sejatinya mengutak atik cashflow (baca pajak) yang disetor rakyat di-pool dijadikan kolateral dalam paket keuangan lalu dibuat “produk investasi” munculah Surat Utang Negara berseri-seri itu, atau lahirlah produk investasi semacam SUKUK jika rumornya benar di-pool dari tabungan dana haji umat. Pertanyaan Ekonomi Politik International, perusahaan mulltinasional mana yang  bermain? Kita tidak anti import tapi kita wajib kritis pada gagasan impor. Apalagi jika impornya barang haram seperti narkoba. Lepas dari politik kartu kita di Indonesia pun masuk bidikan bandar narkoba dunia. Jangan-jangan perputaran uang kontan di negeri ini hanya transaksi ilegal lagi haram? Semoga tidak... Dan dosa politik terbesar kami pada kedua emak kami yang telah susah payah menyekolahkan kami jika ini tidak disampaikan. Bahwa ancaman terbesar sebelas tahun yang lalu wajib dijadikan acuan siapapun pemenang kontestasi pilpres 2019.

Disclaimer : Kanal opini adalah media warga. Setiap opini di kanal ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

tag: #pilpres-2019  #pemilu-2019  

Bagikan Berita ini :