Berita
Oleh Fitriani pada hari Selasa, 19 Mar 2019 - 13:33:03 WIB
Bagikan Berita ini :

Pemborosan, Anggaran Kartu Jokowi Diminta Dialihkan ke Lapangan Kerja

tscom_news_photo_1552977183.jpeg
Direktur Eksekutif Government dan Political Studies (GPS) Gde Siriana (Sumber foto : ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Direktur Eksekutif Government dan Political Studies (GPS) Gde Siriana, menilai kartu-kartu Capres nomor 01 Joko Widodo (Jokowi) merupakan pemborosan. Alokasi dana pembuatan kartu-kartu itu bisa digunakan untuk menambah anggaran kesehatan dan membuka lapangan kerja.

"Hapuskan pemborosan kartu-kartu Jokowi, dengan menghapus kartu-kartu, termasuk kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja, dana pembuatan kartu-kartu tersebut dapat digunakan untuk menambah anggaran kesehatan dan buka lapangan kerja," papar Gde Siriana, kepada teropongsenayan, Selasa (19/3/2019).

Gde Siriana menjelaskan, KTP dapat menjadi pemutus dari banyaknya kartu-kartu tersebut.

"Selama ini KTP elektronik lebih bermanfaat bagi aparat Pemerintah Daerah (Pemda), tetapi masyarakat sendiri tidak merasakan perbedaannya meski tahu ada Chip nya. Dengan KTP dioptimalkan bisa link ke layanan yang lain, ini membuat KTP menjadi lebih penting dan berarti buat masyarakat," jelasnya.

Seperti diketahui, di era kememimpinnya sebagai Presiden RI periode 2014-2019, Jokowi telah mengeluarkan dua kartu saktinya, berupa program KIP dan KIS.

Kini, dalam masa kampanyenya, Jokowi kembali menelurkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, serta Kartu Sembako Murah, dan Kartu Prakerja. (plt)

tag: #jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MK Jamin Tak Ada Deadlock saat Pengambilan Keputusan Sengketa Pilpres

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 18 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahkamah Konstitusi (MK) menjamin tidak akan ada deadlock dalam pengambilan putusan sengketa Pilpres 2024. Saat ini, Hakim Konstitusi masih melaksanakan rapat ...
Berita

Pemprov DKI Jakarta Apresiasi Bank DKI Penyumbang Dividen Terbesar

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Badan BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono menyampaikan apresiasi atas kontribusi Bank DKI sebagai Badan Usaha Milik ...