JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan dihelat pada 17 April 2019 mendatang harus berjalan demokratis, bermartabat dan tanpa teror.

Sejumlah kerawanan jelang dan pasca-pemilu pun harus diantisipasi dengan baik. Khususnya diProvinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Sebagai daerah lalu lintas orang asing, Kepri tidak boleh lengah mengawasi keberadaannya di tengah pelaksanaan pemilu lima tahunan itu.

"Kita laksanakan demokrasi ini dengan penuh kegembiraan dan tanpa teror sehingga masyarakat terutama di Kepri meyakini pemilu ini pesta demokrasi yang bermartabat," kata AnggotaKomisi III DPR RI Arteria Dahlan di Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Politisi PDI-Perjuangan itu mengapresiasi kerja keras jajaran Polda, Kejati, dan Kanwil Kemenkum HAM dalam mengawasi dan mengamankan pesta demokrasi di Kepri.

Menurutnya, orang asing di Kepri harus terkonfirmasi tidak punya hak pilih. Segala bentuk kejahatan terhadap demokrasi juga sudah diantisipasi Polda dan Kejati Kepri.

"Kita ingin tetap taat asas dan bermartabat. Namun, esensi pestanya jangan sampai hilang. Polda juga wajib atasi hoax, politik primordialisme, SARA, dan ujaran kebencian," ujarnya.

Arteria juga menyampaikan titik rawan lainnya adalah hitung cepat pasca pencoblosan. Hal ini perlu diantisipasi karena punya kerawanan sosial sendiri.

"Saya yakin kita punya patriot demokrasi yang hebat-hebat. Punya Kajati yang sudah teruji, punya Kakanwil Kemenkum HAM yang luar biasa, dan Kapolda yang sangat mantap. Mudah-mudahan pemilunya bermartabat dan bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat sesuai keinginan rakyat Kepri dan bangsa kita. Pemilu bukan hanya demokrasi tapi juga melanjutkan pembangunan ke depan," imbuhnya. (Alf)