Berita
Oleh Ferdiansyah pada hari Kamis, 04 Apr 2019 - 21:37:25 WIB
Bagikan Berita ini :

Polri Ditantang Periksa Dirut Pertamina dalam Kasus PLTU Riau I

tscom_news_photo_1554390198.jpg
Massa Forsak saat berunjuk rasa di depan Bareskrim. Mereka menuntut Polri mengusut tuntas kasus korupsi PLTU Riau I yang diduga melibatkan Dirut Pertamina. (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sejumlah massa yang tergabung dalam Forsak (Forum Studi Anti Korupsi) menggelar unjuk rasa di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (4/4/2019).

Mereka menuntut Bareskrim Mabes Polri serius menuntaskan kasus PLTU Riau 1 yang diduga kuat melibatkan Dirut Pertamina, Nicke Widyawati.

"Bareskrim harus mengusut semua ejabat yang terlibat kasus PLTU Riau 1. Kalau sudah terbukti, Bareskrim harus berani menetapkan pejabat tinggi Pertamina tersebut sebagai tersangka," kata Korlap Aksi, Ardi Syahputra dalam orasinya.

Ardi menyebut, penuntasan kasus tersebut diharapkan agar Pertamina ke depan menjadi perseroan yang maju dan bersih.

"Maka, Pertamina harus dipimpin oleh orang yang bersih dari setiap dugaan korupsi maupun hal yang sifatnya melawan hukum," tegas dia.

Selain itu, Ardi menuturkan Forsak juga mendesak Bareskrim membongkar kasus pengurusan tender-tender di SKK Migas yang diduga melibatkan pejabat-pejabat SKK Migas.

Kasus dugaan korupsi tersebut berawal Ardi mengungkapkan saat SKK Migas memiliki proyek Shorebasw Supply Service di Lamongan dan Gresik, Jawa Timur dengan nilai proyek sebesar Rp 541 milar yang dikerjakan PT Petrosea Tbk. Namun, dibatalkan sepihak oleh SKK Migas dengan alasan telah menerbitkan persetujuan tender di Sorong, Papua pada Juni 2017.

"Pada tender tersebut, diduga kuat mengarahkan PT Petrosea untuk jadi pemenang tender. Indikasinya ada dugaan pihak Petrosea melaksanakan konstruksi fasilitas Shorebase kurang lebih setahun lebih awal," imbuhnya.

Ardi menerangkan, nilai proyek yang diajukan Petrosea lebih mahal yaitu Rp734 milyar dibandingkan dengan Shorebase Supply Service yang berlokasi di Jawa Timur yang tengah digarap senilai Rp 541 milyar.

"Diduga dalam proyek Shorebase Supply Service di Sorong Papua berpotensi menyebabkan kerugian negara yang tidak sedikit yaitu senilai Rp193 milyar," ucap Ardi.

Ardi menambahkan Forsak akan kembali menggelar aksi unjuk rasa di gedung KPK, besok, Jumat (5/4/2019). "Setelah mendatangi Bareskrim, besok kami akan menggelar aksi serupa di gedung KPK," tandasnya. (Alf)

tag: #polri  #pt-pertamina  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Buka Puasa Bersama Komunitas Morgan Sports Club, Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Tingkatkan Solidaritas Kebangsaan

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua MPR RI sekaligus Ketua Dewan Pembina komunitas otomotif mobil klasik asal Inggris Morgan Sports Car Club Indonesia (MSCCI) dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia ...
Berita

Aksi Damai GPKR di Gedung Mahkamah Konstitusi untuk Menegakkan Kedaulatan Rakyat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Dengan semangat perjuangan tanpa titik kembali, hari ini Kamis 28 Maret 2024, Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) akan kembali menggelar aksi damai bertempat di ...