JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua DPP Partai Gerindra Nizar Zahro mengatakan, hengkangnya WNI ke luar negeri membuktikkan pemerintah gagal menghadirkan Pemilu yang aman, damai, jujur dan adil.

Belum lagi, kata dia, kasus penyerangan simpatisan PDIP terhadap anggota TNI dan Panwaslu membuktikkan sederet persoalan pemilu yang tidak aman.

Di sisi lain, lanjut Nizar, Presiden Jokowi juga mencederai prinsip keadilan dalam pemilu. Keengganan mengambil cuti membuat dirinya bisa leluasa menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Sementara capres 02 harus menggunakan uang sendiri.

Selain itu, adanya DPT bermasalah juga membuktikkan adanya ketidakjujuran. Menurutnga, ada pontensi kecurangan yang bila dibiarkan bisa meledak menjadi aksi protes besar.

Karenanya, Nizar mendesak, agar KPU segera membereskan DPT yang bermasalah.

"Faktor-faktor tersebut hanya sekelumit kasus yang dianggap mencederai prinsip-prinsip pemilu. Jika kasus-kasus dibiarkan bukan tidak mungkin akan menyulut kerusuhan sosial," kata Nizar saat dihubungi, Kamis (11/4/2019).

Nizar menyebut, dalam hal ini pemerintah tidak sensitif. Boleh-boleh saja ingin menang pilpres, tapi hendaknya menggunakan cara-cara yang elegan.

"Bila memaksakan kehendak ingin menang tapi melabrak prinsip kejujuran dan keadilan pemilu, maka hal tersebut berpotensi mengundang people power. Maka wajar jika ada WNI yang eksodus ke luar negeri. Mereka mau cari aman, di dalam negeri dianggap berpotensi tidak aman," katanya. (Alf)