Peta perpolitikan tanah air alias kehidupan demokrasi di Indonesia betul-betul mencapai titik nadir.

Meskipun pilpres 17 April 2019 masih dua hari lagi, potensi kecurangan masif terjadi pada hampir daerah pemilihan di Luar Negeri. Setelah di Malaysia ditemukan surat suara yang sudah dicoblos, kini dengan seenaknya KPU mengatakan surat suara yang tercoblos itu sampah.Kok nggak diselidiki? Kok nggak ada penindakan?Benarkah itu dijadikan sampah? Jangan-jangan tetap dikirim ke Indonesia untuk dihitung.

Potensi kecurangan juga terjadi di Arab Saudi, Belanda, Jepang dan lain-lain. Yang paling baru di Sydney 3000 warga Indonesia menjadi golput, karena tidak ada surat suara. Lho yang ditempat lain dicoblos dulu (seperti di Malaysia).

Bila kecurangan ini nanti terjadi juga di dalam negeri dan rakyat dengan mata telanjang menjadi saksi mata kecurangan tersebut, maka konsekuensi logis adalah terjadinya people power di bumi Nusantara ini untuk melengserkan rezim.

Demokrasi Indonesia tercoreng moreng oleh nafsu berkuasa segelintir orang.Benar sekali akhlak yang dicontohkan ulama tempo dulu yang selalu menjauh dari kekuasaan, karena nafsu kekuasaan begitu menjijikkan. Orang rela melakukan seribu cara termasuk dengan cara haram/curang/tipu asalkan kekuasaan masih berada digenggamannya.

Ganti Presiden

Bila kita mengambil kilasan. Suasana panas perpolitikan Indonesia dimulai ketika Pilgub DKI yang terkait penistaan agama. Dan kubu pertahanan dianggap dekat sama figur Ahok dan menerapkan strategi dan gaya politik yang sama.

Dinamika politik terasa makin memanas ketika wacana "Ganti Presiden" diluncurkan yang berujung pada tindakan persekusi salah satu aktivis ganti presiden Neno Warisman.

Kenapa harus ganti Presiden? Kalangan oposisi menilai rakyat ingin perubahan. Di hampir semua daerah merasakan kesulitan ekonomi baik mulai dari harga2 sembako mahal, sulitnya membiayai dana untuk kesehatan lewat BPJS serta susahnya mencari kerja. Sementara tenaga kerja China secara menyolok datang terus ke negeri ini dan dapat gaji 4 kali lipat dari pekerja lokal.

Vokalis2 yang berani menyuarakan kebetulan para ulama dan ini berakibat tindakan persekusi rezim terhadap ulama. Mulai dari Habib Rizieq Shihab sampai ustadz Alfian Tanjung mengalami nasib pendholiman.

Rezim ini menunjukkan otoriternya saat terjadi acara " Reuni 212" yang mendatangkan 11 juta jemaah dari pelosok negeri ke Monas. Seluruh media ditelpon pemerintah untuk tidak memberitakan.Hasilnyadalah Kematian media tanah air. Dari seluruh media hanya tvOne yang memberitakan berita tersebut sedangkan yang lainnya mati tidak memberitakan karena pimpinan medianya milih berlindung di ketiak penguasa.

Begitu masuk masa kampanye pilpres, terjadi hal yang lucu sekali.

Dimana-mana di seluruh tanah air, kampanye 02 selalu dibanjiri massa sementara kampanye 01 sepi.

Namun pemandangan kontras dan ekstrim ini tidak dipedulikan lembaga survey. Sesuai pesanan, lembaga survey ini asyik bermasturbasi dengan merelease bahwa kubu 01 lebih tinggi hasil surveynya dan mereka sangat diinginkan rakyat.

Kok bisa ya? Dan lembaga survey ini sudah tidak malu malu lagi berbuat bodoh, karena masyarakat sudah pada sadar kelakuan tidak fair mereka.

Puncak kampanye 02 di GBK menjadi puncak militansi masyarakat yang ingin perubahan.mereka rela datang di pagi hari untuk sholat malam dan sholat subuh berjamaah. Dan jumlahnya jutaan. Bandingkan dengan massa 01 di GBK 13 April yang massanya merupakan massa bayaran dan paksaan kepada karyawan2 BUMN dan Swasta untuk ikut kampanye dengan iming2 uang.

Yang lucunya, banyak pengakuan massa yang ikut kampanye tersebut memperlihatkan dapat uang namun jari menunjukkan dua.

Curang

Entah memang kalau prilaku menipu setali tiga uang sama curang, saat mulai pencoblosan di luar negeri yang namanya pemandangan curang terlihat di hampir semua daerah pemilihan.

Baik di Malaysia, Arab, Sydney, Jepang dan lain-lain dengan mudah kita temui di jaman digital ini.

Di sini rakyat mulai merasakan. Koalisi kecurangan itu bukan cuma dilakukan partai pendukung pertahanan, media dan lembaga survey saja. Tapi KPU dan Bawaslu yang harusnya netral terindikasi ikut bermain saja. Penulis khawatir, rakyat tidak bisa mendapat apa yang mereka inginkan yaitu pemerintahan bersih dan credible karena semua berkolusi. Harapan rakyat satu satunya pada TNI. Kalau polisi rakyat sudah tidak berharap. Semua mahfum dengan tabiat mereka.

Nah, pencoblosan tanggal 17 April menjadi sebuah persimpangan. Bila pencoblosan ini mengikuti kecurangan yang terjadi di luar negeri maka konsekuensi logis kita akan menyaksikan people power untuk melengserkan rezim pembohong sekaligus curang.

Kalau hal itu terjadi, selayaknya masyarakat internasional ikut campur. Karena demokrasi di muka bumi ini wabil khusus di Indonesia sudah berada di titik nadir. Dan Indonesia balik ke negara otoriter kembali. Masyarakat demokrasinya hilang ditelan uang...