JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ahmad Muzani meminta penyelenggara Pemilu mengusut tuntas dugaan pelanggaran tercoblosnya surat suara untuk salah satu paslon dan caleg DPR RI di Malaysia.

Pembiaran terhadap pelanggaran pemilu dinilai bisa mencoreng kualitas demokrasi.

"Kami meminta kecurangan yang tampak nyata dilakukan diusut secara tuntas. Seperti halnya kasus di Malaysia kami minta diusut secara transparan. Tentu ini mencoreng demokrasi kita. Hal itu telah melukai hati kita semua," kata Muzani di Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Dalam kesempatan itu, Muzani juga meminta seluruh perwakilan pemerintah Indonesia memenuhi hak konstitusi warga negara yang berada di luar negeri.

Dia menjelaskan, saat ini masih terdapat hak konstitusi WNI yang diabaikan oleh perwakilan pemerintah di luar negeri. Panitia Pemilian Luar Negeri (PPLN) tampak tidak siap dengan membludaknya partisipasi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

Di Hong Kong, Saudi Arabia, Malaysia misalnya, untuk mengurus C6 sebagai kartu untuk mendapatkan hak pilih memakan waktu cukup lama. Rata-rata 10 menit. Sehingga orang menggunakan hak pilihnya sampai berjam-jam. Bahkan sampai kartu C6-nya habis.

"Akibatnya banyak WNI yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya padahal dia telah mengantri cukup lama. Ini menunjukkan negara melalui PPLN tidak bisa memfasilitasi warga negara dalam menggunakan hak politiknya," kata Sekretaris Jenderal partai Gerindra ini.

Muzani mengatakan peristiwa ini suatu ironi. Di satu sisi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus menerus berkampanye agar masyarakat menggunakan hak pilihnya. Sementara di sisi lain warga negara yang akan menggunakan hak pilihnya di luar negeri justru tidak mendapatkan pelayanan maksimal.

Dalam kesempatan itu, Muzani juga meminta perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri untuk menjaga dan mengamankan kotak-kotak berisi surat suara yang telah dicoblos masyarakat.

Sehingga, saat hari penghitungan nanti, suara yang berada di dalam kotak masih sama dengan apa yang telah dipilih masyarakat.

"Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi, untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara demokrasi baik di Indonesia maupun di luar negeri," kata Muzani.(plt)