Hal yang paling dasar dalam analisis statistik itu adalah memahami perbedaan jenis data: nominal, interval, ordinal dan rasio. Jenis data ini menentukan alat analisis. Banyak yang secara serampangan mengaplikasikan alat analisis statistik tanpa mengindahkan jenis datanya.

Selamat melaksanakan quick count bagi kawan pollters yang berkesempatan menyelenggarakan pada Pemilu 2019 ini. Kami menunggu informasi Anda. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Ingin sedikit berbagi bagaimana quick count berawal di negeri ini. Hanya untuk dokumentasi, siapa tahu ada yang membutuhkan pengetahuan ini kelak.

Suatu hari di bulan September 2003, sepulang pertemuan di Kelapa Gading, Mas Husain Kepala Divisi Penelitian LP3ES, memanggil saya ke ruangannya. “Ada kabar gembira nih” kata Mas Husain memulai obrolan. “NDI menawari kita program utk Pemilu 2004 tahun depan”.

Hindari memuaskan diri dgn mengejek, mengumpat atau memaki kandidat lawan, sebab tidak akan menambah dukungan bagi kandidat Anda. #tipsbuatparapendukung

Saya turut senang dengan kabar itu karena bisa berpartisipasi lagi dalam Pemilu. Tidak sekedar menjadi pemilih, kami yang bekerja di organisasi non pemerintah saat itu memiliki passion agar pemilu berlangsung jujur dan adil.

Grafik batang dan tabel tabulasi silang tidak memadai untuk memberi penjelasan memuaskan mengenai fenomena elektoral yang kompleks.

Keinginan ini kuat di kalangan pegiat Ornop karena Pemilu selama Orde Baru tidak memenuhi unsur Jurdil. Pasca reformasi Pemilu menjadi salah satu agenda penting untuk mendapat perhatian sebagai entry point demokrasi yang sehat.

Hari hari selanjutnya, setelah obrolan dengan Mas Husain, diisi dengan meeting bersama Paul Roland, Jerome Cheung dan Anastasia ketiganya dari NDI. Lembaga yang berafiliasi dgn partai Demokrat di Amerika Serikat ini mengajak melakukan pengawan proses penghitungan suara.

Selain mengajak LP3ES, NDI juga meminta kesediaan Forum Rektor terlibat dalam kegiatan pengawasan ini. Dasar pemikirannya karena cakupan proses pengawasan luas maka diperlukan banyak orang yang terlibat. Forum Rektor dianggap bisa mendorong keterlibatan mahasiswa dlm program ini.

Hujan di bulan Desember 2013 setia menyertai meeting segitiga NDI, LP3ES dan Forum Rektor selama dua hari di Bandung. Di hari pertama meeting dibangun kesepahaman kerjasama tiga pihak. Di hari kedua LP3ES dan Forum Rektor diminta mempresentasikan idenya terkait program ini.

LP3ES dan Forum Rektor sepakat melakukan pengawasan proses penghitungan suara yang dilaksanakan KPU dengan cara membandingkan hasil penghitungan suara dari sejumlah TPS yang dipilih secara acak (sampling). Kesepakatan lainnya adalah pembucaraan teknis samplingnya menyusul.

Dalam pertemuan selanjutnya ada ketidaksepahaman antar LP3ES dan Forum Rektor dalam teknis statistik. Forek mengusulkan jumlah sampel 10 ribu TPS, sementara LP3ES mengajukan 2 ribu sampel TPS.

Menurut hitungan dan pengalaman kami di LP3ES sampel 10 ribu terlalu banyak utk agregat nasional dan sebaliknya terlalu sedikit untuk prediksi per provinsi. Debat yang cukup panjang dan alot ini ditengahi oleh NDI sebagai bohir program.

NDI mengusulkan agar LP3ES dan Forum Rektor berjalan terpisah sesuai keyakinan metodenya masing-masing. Dana 300 ribu dollar Amerika dipecah dua. LP3ES mendapatkan bagian 75 ribu dollar dan selebihnya diberikan kepada Forum Rektor.

Saya dan Mas Husain mencoba menghitung apakah dana 75 ribu dollar ini cukup untuk memobilisasi 2000 relawan di lapangan dan membuat call center di kantor. Pada kondisi transportasi dan jaringan komunikasi tahun 2004, alhasil dana masih kurang sekitar 350 rupiah.

Dewa penyelamat tiba. Suatu pagi di bulan Januari 2004, mas Saiful Mujani menghubungi saya, katanya siang nanti datang ke kantor bersama Mas Rizal Mallarangeng untuk ngobrol soal penghitungan suara berbasis sampling.

Rupanya Mas Saiful serius mendemgar curhatan saya soal kekurangan dana untuk program ini. Menggandeng bos Program Election Channel Metro TV, Rizal Mallarengeng, Saiful Mujani turut menentukan sejarah quick count.

Turun dari SUV X-Trail warna hitam pada siang itu, saya sambut Mas Rizal Mallarengeng dan Mas Saiful Mujani di depan pintu ruangan Divisi Penelitian. Senyum hangat dan khas Mas Rizal meyakinkanku jika program ini berjalan mulus.

Mas Husain sedang ada rapat di luar kantor, jadi hanya saya yang menemui Mas Saiful dan Mas Rizal. “Kurang berapa Gung progammu ini?” Kata Rizal. Saya menjawab 350 juta. “Saya bantu 750 juta” Mas Rizal langsung menyambar. Saya kaget bercampur girang.

Jumlah bantuan melebihi ekspektasi ini dengan syarat kami tidak hanya melakukan penghitungan suara saja tetapi juga melaksanakan exit poll. Saya tidak keberatan dengan syarat ini dan memgusulkan 4 responden exit poll per TPS.

Mas Rizal Mallarengeng memastikan bahwa hasil exit poll dan paralel vote tabulation akan ditayangkan di Metro TV dan menjadi topik utama pada hari pemungutan suara dan beberapa hari setelahnya. Hasil meeting saya sampaikan ke Mas Husain dan senang sekali mendengarnya.

Rizal Mallarengeng lah yang mengusulkan dan menegaskan istilah quick count. Pada awalnya kami masih sering mempertukarkan penamaan program antara istilah paralel vote tabulation (PVT), quick count dan exit poll. “Untuk konsistensi kita pakai nama quick count ya” tegas Rizal.

Penggunaan istilah quick count ini lahir di ruang Direktur LP3ES, yang saat itu di jabat Pak Imam Ahmad. Sejak saat itulah kami semua menggunakan istilah quick count utk penghitungan suara dari TPS sampel dan exit poll untuk survei pasca responden keluar dari TPS.

Quick count pertama Pemilu 2004 yang diselenggarakan LP3ES sukses memprediksi hasil perolehan suara partai politik saat itu. Hasil quick count selisih rata-rata kurang dari 1% dibandingkan dengan penghitungan suara KPU. Kami semua senang dan bangga dengan kenyataan ini.

Selanjutnya pada Pilpres putaran 1 dan 2 tahun 2004 quick juga berhasil memprediksi hasil pemungutan suara. Mulai saat itu pemilih menunggu informasi pemenang Pemilu melalui layar tv sepulang dari mencoblos. Quick count berhasil cap proses penghitungan suara berlangsung jurdil.

Keberhasilan quick count tahun 2004 tidak serta merta. Ada proses dan perjuangan sebelumnya. Kami mempelajarinya mulai Pemilu 1997 semasa Orde Baru. Mengapa perjuangan karena kami melakukannya secara senyap tdk boleh diketahui rezim yang berkuasa.

Pada saat itu, Pemilu 1997, kami melaksanakan quick count sebatas DKI Jakarta saja. Ini dimaksudkan untuk ujicoba dan mempelajari apakah penghitungan suara dari sampling TPS dapat diandalkan atau tidak. Dan hasil tepat mempeediksi suara PPP, Golkar dan PDI.

Quick count kami di Pemilu 1997 dilakukan atas prakarsa Pak Rustam Ibrahim, Direktur LP3ES, untuk menjadi bagian instrumen mendorong penguatan demokrasi. Proyek ini sudah diprediksi akan memiliki kegunaan yang praktis di masa datang dalam proses pemilu yang jurdil.

Saat itu LP3ES menjadi semacam host bagi dana hibah USAID untuk pengembangan demokrasi. LP3ES bertugas memediasi gagasan organisasi non pemerintah untuk mengakses dana hibah tersebut dalam berbagai program demokratisasi.

Sebagai pengendali program, Pak Rustam Ibrahim meminta Mas Husain membuat proposal ujicoba, yang saat itu kami sebut, paralel vote tabulation. Sebagi peneliti junior saya kebagian membuat draf proposalnya. Alhasil proposal diterima dan kami memulai menggarap programnya.

Karena belum pernah dilakukan sebelumnya, kami tidak mempunyai referensi yang memadai melaksanakan PVT ini. Apa yang pernah dilakukan Namfrel di Filipina berbeda. Mereka benar benar melakukan tabulasi paralel per TPS. Bukan sampling sebagaimana kami buat.

Mas Husain memberikan saya setumpuk buku text statistik. Ia juga meminta saya mencari referensi di perpustakaan. Maka meja saya pun penuh tumpukan buku. Setelah semua buku saya baca tidak ada tanda tanda yang spesifik bagaimana PVT dilakukan.

Padahal sebagian besar buku yang saya baca terbitan Amerika yang dibawa Mas Husain selepas menyelesaikan studi di sana. Karena tidak ada yang spesifik mengenai PVT atau quick count, saya dan mas husain sepakat untuk mengembangkan model sendiri.

Dengan penuh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, saya rampungkan draft detil metodologi PVT. Karena kami hanya berdua menghuni Divisi Penelitian draft saya dibahas dari meja kami yg berhadapan. Cara membahas seperti ini berakhir setelah Mukhsin bergabung di bagian ini.

Selanjutnya kami membahasnya di meja meeting di pojok ruangan. Metode penarikan sampel menjadi domain saya dan metode pengumpulan data menjadi bagian Mukhsin. Mas Husain bertugas mensupervisi kerja kami berdua.

Setelah melalui diskusi yang panjang rencana pelaksanaan program dipresentasikan oleh Mas Husain di depan Pak Rustam Ibrahim (Direktur LP3ES), Mas Enceng Shobirin Nadj (Kepala Divisi Cesda) dan teman teman peneliti LP3ES lainnya.

Ada dua kendala yang kami hadapi terkait quick count Pemilu 1997. Pertama, daftar TPS sulit kami peroleh. Tidak seperti sekarang ini sekali klik data TPS bisa kita peroleh. Sulitnya mencari data TPS menjadi kendala menentukan sampling TPS.

Kendala kedua kami (yang tidak dikenal warga setempat) tidak mungkin leluasa datang ke TPS. Tidak seperti saat ini relawan quick count bebas datang ke TPS bahkan acapkali mendapat suguhan makan siang.

Mas Husain, oleh LP3ES, ditugasi memecahkan masalah ini. Saat itu kami sepakati solusinya “menempel” ke salah satu partai. Pilihan jatuh pada PPP. Sebab berada di sisi PDI diasumsikan agak berisiko mendapat pengawasan dari pihak tertentu.

Dengan menempel ke salah satu partai sekali tepuk dua masalah selesai. Daftar populasi TPS bisa diperoleh dan relawan aman karena kenal dengan saksi partai. Setelah melalui pendekatan PPP setuju dengan permintaan kami dengan syarat kami melakukan pendekatan pimpinan kecamatan.

Maka hari hari kami selanjutnya diisi oleh kunjungan ke pengurus partai di setiap kecamatan. Mas Husain, saya dan Mukhsin berbagi tugas untuk itu. Siang malam hanya melakukan tugas pendekatan, disamping merekrut relawan.

Pada hari H Pemilu, kantor LP3ES sebagai pusat data ditampilkan seakan akan kosong tidak ada kegiatan. Kaca depan kami tutup kain tebal dan halaman parkir kosong dari parkiran kendaraan. Kami melarang siapapun berada di halaman kecuali petugas keamanan. Kantor tampak senyap.

Sementara di ruang belakang ada sepuluh telepon dan komputer kami siapkan untuk penghitungan suara. Tiga puluhan orang yang bertugas siap menerima data melalui telepon dan menjemputnya jika diperlukan.

Suara semua orang dalam ruangan direndahkan agar tidak gaduh. Kami khawatir kegaduhan akan memancing aparat untuk datang dan membubarkan. Sepanjang hari suasana tegang dan mencekam.

Menjelang tengah malam data terkumpul dan kami mulai membuat analisis. Tidak ada publikasi. Hanya orang tertentu yang boleh mengakses data. Saya leluasa membaca hasil PVT karena bertugas mengolah data.

Sebulan kemudian, KPU umumkan hasil pemungutan suara. Hasil PVT sama dengan hasil pengumuman resmi. Kami menyimpulkan metode yang penghitungan suara berdasarkan sampling TPS bisa dikembangkan untuk skala luas di masa datang.

Upaya kami selama berbulan bulan terbayar dengan hasil ujicoba yang memuaskan. Bau keringat dan baju yang lusuh karena kadang kurang mandi selama program ini justru menjadi kenangan indah. Pimpinan LP3ES senang dan bangga. seminggu kami mengulas keberhasilan ini saat berbincang.

Keberhasilan memprediksi hasil Pemilu di Jakarta kemudian diasumsikan hanya mencerminkan perkotaan. Apakah metode ini bisa diimplementasikan di pedesaan? Pertanyaan ini kami simpan hingga menjelang Pemilu 1999.

Beruntung LP3ES cabang Mataram NTB mendapatkan hibah dari USAID. Sebagian dari hibah ditujukan untuk program ujicoba penghitungan suara di provinsi ini. Asumsinya jika di NTB berhasil maka prediksi bisa berlaku di wilayah pedesaan.

Singkat cerita program ujicoba pengitungan suara berbasis sampling TPS berhasil mencerminkan rekap perolehan suara yang dibuat oleh KPU. LP3ES memiliki tabungan pengetahuan yang kelak berguna.

Pengetahuan dan pengalaman empirik ini yang berada di kepala kami tatkala berdebat dengan ahli statistik Forum Rektor. Kami datang tidak dengan buku text yang tebal melainkan apa yang kami bayangkan saat melakukan program serupa di Pemilu 1997 dan 1999.

Kami senang saat ini di Pemilu 2019 tercatat 40 lembaga yang mendaftar sebagai penyelenggara quick count. Apa yang kami pelajari dulu sudah menjadi pengetahuan yang mengisi kepala banyak orang. Sebagian menjadi pesohor dan dikenal sampai pelosok negeri.

Quick count sudah menjadi bagian penting dalam Pemilu bahkan Pilkada. Secara ekonomi sudah cukup banyak yang menikmatinya. Sudah bisa bersolek dan wangi sambil melaksanakan program. Tidak perlu naik turun bis kalau ke kantor. Mobil mereka mahal & teranyar saat menjajakan program

Di tahun 2004 secara pribadi bangga memperkenalkan diri sebagai penyelenggara quick count karena ditatap seperti pahlawan demokrasi. Sekarang agak menghindar terbuka dengan profesi ini karena sering mendapat senyuman sinis.

Citra quick count saat ini anjlok. Jika dulu quick count dianggap sebagai kontrol pada kemungkinan kecurangan proses penghitungan suara saat ini justru banyak menilai sebagai pengacau proses penghitungan suara.

Satu hal yang kadang menyebalkan adalah bergesernya nilai quick count dari instrument penguatan demokrasi (pengawasan Pemilu) menjadi sesuatu yang komersil. Mungkin hanya sedikit dari kawans pollster menyadari maksud awal hadirnya quick count.

Kepada kawans yang merasa terganggu dengan tweet saya yang seliweran di lini masa Anda sepanjang hari ini. Terima kasih yang merespon positif. Tweet Ini saya anggap sebagai dokumentasi saja. Sebab banyak yang abai dengan perjalanan sejarah QC, bahkan ada yg ingin menghilangkannya. (*)