JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Beragam jenis kecurangan yang terjadi di TPS bisa disaksikan publik secara telanjang melalui banyak rekaman video yang tersebar di media sosial dan WA group sejak pelaksanaan Pemilu 2019, Rabu 17 April kemarin.

Hal ini bermula saathasil Quick Count sejumlah tukang survei yang terindikasi beraroma menggiring opini kemenangan kepada Paslon 01 dan temuan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu Pilpres 2019.

Kegaduhan di dunia maya itu kini mulai menjelma menjadi aksi protes jalanan yang nyata. Bukan tidak mungkin gerakan ini nantinya menjadi sebuah gerakanpeople power yang justru akan merugikan seluruh anak bangsa.

Hari ini,Sabtu (20/4/2019), gerakan "Panggung Perlawanan Rakyat untuk Demokrasi Tipu-tipu dan Bohong 2019" menyerukan sebuah sikap peringatan kepada jajaran KPU.

Bertempat di halaman kantor Seknas Prabowo-Sandi, Jl. HOS Cokroaminoto No. 93, Menteng, Jakarta Pusat,sejumlah relawan yang didominasi emak-emak menyeruakan slogan "Bangkit dan Melawan" atas kecurangan yang masif dalam pelaksanaan Pilpres 2019.

Mereka menuntut kejujuran KPU dalam melakukan penghitungan suara Pilpres yang saat ini sedang berlangsung.

Ketua LBH Gerindra DKI, Ladau Tetlageni.SH mengaku mendapatkan laporan dari para saksi di TPS-TPS betapapelanggaran dan kecurangan Pemilu 2019 terjadi sedemikian masif di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

"Masyarakat melihat dengan mata telanjanh bahwa pelanggaran dan kecurangan dipertontonkan di ruang publik. Karenanya, hari ini,kami peringatkan KPU supaya tidak meneruskan dan membiarkan kecurangan," tegas Dau.

"KPU jika tidak hati-hati menyikapi ini, rakyat akan melawan dengan caranya sendiri karena KPU dianggap sebagai pengkhianat demokrasi. Ingat, kami juga mengantongiformulir C1 di seluruh provinsi di Indonesia," sambung Dau.

Dau mengingatkan, bahwa Pemilu yang bersih akan dihormati dan diterima seluruh rakyat Indonesia. Sebaliknya, Pemilu yang penuh dengan kecurangan hanya akan membuat rakyat tidak percaya kepada penyelenggara, aparat dan penguasa.

"Kami sebagai pihak korban kecurangan dan kedzoliman siap menempuh langkah yang diperlukan. Tetapi, kalau KPU yang curang, sehingga memicu protes, kami tidak bisa menahan masyarakat," tegas Dau.

Dau pun memintaKPU tegak lurus dan profesional dalam menghitung formulir C1."Kami juga minta petugas di TPS-TPS, agar saksi kami tidak dihalagi dalam memotret dan mengamankan form C1," ucapnya.

"Kami dalam dua hari ini menerima banyak laporan adanya kecurangan dan intimidasi dari petugas di lapangan. Saksi kami dari kubu 02 dihalang-halangi dalam melakukan pengawalan dan pengawasan kotak suara. Aparat dianggap berpihak berpihak. Kalau situasinya begini, apakah kami harus melaporkan oknum polisi kepada polisi?," tanya Dau berseloroh.

"Di berbagai daerah kecurangan, Aceh, Bekasi, Cakung, Tanah Abang, Blora. Misalnya, kita lihat di video yang beredar bagaimana pencoblosan di Boyolali seorang anggota KPU dan pengawas yang melakukan pencoblosan, lalu masyarakat hanya disuru memasukkan ke kotak suara," beber Dau.

"Sekali lagi, kami minta KPU dan polisi jujur lah, jangan justru menjadi bagian dari pemicu masalah. Karena tugas polisi menjaga semua pihak yang berkompetisi. Jadi, tolong amankan juga saksi kami dalam mengawal form C1 hasil penghitungan suara," pinta Dau.

"Kalau pun ada sengketa atau pertentangan antar saksi, mestinya aparat menjadi penengah. Bukan malah memprovokasi dan mengusir pihak kami," pungkas Dau.

Berikut pernyataan sikap Panggung Perlawanan Rakyat selengkapnya :

Kepada Yth;

Relawan, Pendukung dan Seluruh Rakyat Indonesia

Salam Perlawanan !

Panggung Perlawanan Rakyat

Menyikapi hasil Quick Count lembaga survey yang terindikasi beraroma keberpihakan menggiring opini kemenangan kepada Paslon 01 dan temuan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu pilpres 2019.

Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi kini sedang diperkosa hak-haknya oleh lembaga survey yang mengatasnamakan kaedah ilmu pengetahuan.

Saatnya rakyat bangkit melawan untuk mengawal kemenangan Prabowo-Sandi disetiap tingkatan lembaga pemilu (Kelurahan, Kecamatan, Kab/Kota, Provinsi dan Nasional) untuk menegakkan demokrasi di tanah air tercinta.

Suarakan kebenaran dan keadilan untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat untuk wujudkan Indonesia yang adil dan makmur.

Kordinator Panggung Perlawanan Rakyat

Arief Rahman SH,.MH

Sangap Surbakti, SH, MH (Alf)